Unggah Foto Pertemuan dengan Gerindra, Ketua DPP Demokrat: 3 Hari Berlalu, Terasa Masih Pedih

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, memberikan memberikan komentar atas pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang didaftarkan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Melalui Twitter miliknya, @jansen_sp, Jansen mengatakan walaupun pendaftaran capres dan cawapres telah berlalu, Jumat (10/8/2018), namun masih ada kepedihan yang terasa di sana.

Jansen pun mengatakan jika sebenarnya partainya sudah mengantongi dua digit sebagai syarat presidential threshold atau penetuan ambang batas presiden 20 persen memiliki suara kursi DPR.

Ketua DPP Demokrat ini juga mengatakan jika sebenarnya dari segi suara di DPR, Demokrat hanya beda 1,62 persen.

Di mana Gerindra memperoleh 11,81 persen sedangkan Demokrat memiliki 10,19 persen.

Namun, Jansen tetap mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Demokrat untuk bergabung pada koalisi Gerindra yang mengajukan Prabowo-Sandi.

• JK Disebut jadi Ketua Tim Sukses Pemenangan Jokowi, Jubir Jusuf Kalla Beri Klarifikasi

"3 hari berlalu.. terasa masih pedih. Namun sikap dan keputusan sdh diambil: kami akan berjuang utk #PrabowoSandi! Demokrat ini partai 2 digit, beda dgn @Gerindra cuma 1,62% saja.

Sentuhlah dgn cara yg pas pak @prabowo dan @sandiuno. Kami akan memberikan kemenangan ini untuk anda." tulis Jansen, Senin (13/8/2018).

Kicauan dari Jansen ini juga ditautkan gambar pertemuan antara Partai Gerindra dan Demokrat yang dilakukan sebelum pendaftran capres dan cawapres Prabowo - Sandiaga.

Juga tampak foto Ketua Umum Demorkat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tampak bersalaman dengan Prabowo Subianto.

• Sandiaga Uno Angkat Bicara soal Tudingan Mahar 1 Triliun

Sementara itu, diberitakan sebelumnya dari Tribunnews, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menjelaskan alasan Partai Demokrat tetap mendukung pasangan capres cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Adi mengatakan jika koalisi itu disebut sebagai koalisi 'mentok' karena tak ada pilihan lain bagi Demokrat setelah koalisi Jokowi menutup rapat pintu koalisi bagi Demokrat.

Terlebih lagi, jika Demokrat memilih untuk abstain pada kontestasi Pilpres 2019.

Hal ini kan berdampak pada sanksi yang membuatnya absen di Pemilu 2024 sesuai peraturan KPU.

"Pertama, itu bentuk koalisi mentok karena tak ada opsi lain setelah kubu Jokowi menggembok rapat-rapat pintu koalisi ke Demokrat," ujar Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (10/8/2018).

"Jika Demokrat memilih non blok maka akan kena sanksi tak boleh ikut pemilu berikutnya (2024). Sebab itu, suka tak suka Demokrat dipaksa keadaan mendukung Prabowo," tambahnya.

• Anies Ungkap Pemberhentian Sandiaga Uno Tunggu sampai Ada Penetapan Presiden

Adi juga menilai jika dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi mengharuskan adanya arus balik.

Ia menjelaskan jika SBY dan Demokrat harus lebih membumi, tak bisa terus-terusan merasa besar.

Oleh karena itu, menurut Adi, Demokrat yang membutuhkan partai lain.

"Koalisi mentok ini mesti jadi feedback bagi SBY dan Demokrat bahwa mereka harus lebih membumi karena aktor dan dan kekuatan mesin politik sudah berubah drastis. Tak bisa terus-yerusan SBY dan Demokrat merasa besar dan dibutuhkan partai lain. Logika harus dibalik, Demokratlah yang harus agresif mencari partner koalisi," pungkas Adi.

• Cristiano Ronaldo Mengaku Gol Salto ke Gawang Juventus jadi Satu Alasannya Hengkang dari Real Madrid

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)