Respon Purbaya dan Pakar soal Rencana Ponpes Al Khoziny dibangun Ulang Pakai APBN

TRIBUNWOW.COM - Rencana soal pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny yang roboh pada Senin (29/9/2025) menggunakan APBN menjadi pro dan kontra.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri justru tidak tahu menahu soal rencana tersebut.

"Pondok pesantren juga saya belum terima (laporannya), saya baru baca di media aja katanya di biayai APBN," kata Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (10/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Kendati demikian, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika dirinya bakal menunggu proposal jika benar Ponpes Al Khoziny akan dibangun kembali dengan APBN.

"Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya, saya belum tahu."

"Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," imbuhnya.

Sebelumnya, informasi soal pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN mencuat dari Menteri PU Dody Hanggodo.

“Kalau soal anggaran, insyaAllah cukup lah, insyaAllah cuman dari APBN."

"Tapi, tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta."

"Cuma, sementara waktu dari APBN,” kata Dody Hanggodo pada Selasa (7/10/2025), dikutip dari Kompastv.

Dirinya mengungkapkan jika akan membangun seluruh bagian pondok dari nol.

Baca juga: Pertamina Dianggap Malas, Menkeu Purbaya Yudhi: Kalau Proyek Tidak Berjalan, Saya Ganti Dirutnya

Dody Hanggodo juga mengimbuhkan jika pembangunan ponpes umumnya adalah kewenangan Kementerian Agama.

Namun, Ponpes Al Khoziny menjadi kasus tersendiri yang dinilai darurat, sehingga Kementerian PU harus ikut andil.

“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama."

"Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody Hanggodo.

Kendati Menteri PU mengatakan hal demikian, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya berujar jika keputusan tersebut belum bersifat final dan perlu dikaji lagi.

“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia pada Jumat (10/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dirinya menambahkan jika rencana itu bisa berpotensi memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Saya memahami kegelisahan masyarakat."

"Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Politikus Golkar itu.

Baca juga: Purbaya bakal Tetap Potong Anggaran MBG jika Tidak Terserap Baik, Luhut: MBG Justru Gerakkan Ekonomi

Komentar Pakar

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan jika dirinya tidak setuju jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.

Menurutnya, ponpes merupakan kepemilikan privat yang seharusnya dibangun oleh yayasan, bukan negara.

"Kalau yayasan itu wakaf, mengenai semua robohnya (ponpes) itu adalah tanggung jawab pihak ponpes, termasuk korban meninggal juga tanggung jawab dia," kata Trubus Rahardiansyah pada Kamis (9/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Negara menurut dirinya dalam hal ini hanya berperan sebagai pendamping untuk melaksanakan tanggung jawab sosial saja.

"Negara boleh memberi santunan uang ke keluarga korban, layanan BPJS Kesehatan, memberikan tambahan ke keluarga korban dari kelompok tidak mampu."

"Tapi negara tidak ada urusan dengan pembangunan kembali gedungnya, karena tanahnya kan tanah privat," tuturnya

Trubus Rahardiansyah juga menyebut jika APBN diberikan untuk hal ini, maka akan ada banyak pihak yang meminta APBN.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)