Alasan Pembatalan Visa Atlet Israel yang akan Bertanding di Jakarta, Hanya Undang Kemarahan Publik

TRIBUNWOW.COM - Visa delegasi atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta dibatalkan.

Hal ini disebut sejalan dengan prinsip yang didukung pemerintah Indonesia soal penyelesaian konflik Israel Palestina, yakni two state solution.

Adapun penolakan atlet Israel itu disampaikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus pada Kamis (9/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Agus Andrianto menuturkan jika seluruh proses keimigrasian itu telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan.

Pembatalan visa ini disebut sebagai tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin.

Pernyataan lain diperkuat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Ia menegaskan jika pemerintah Indonesia tidak akan memberi visa kepada atleh Israel yang hadir di kejuaraan senam artististik dunia.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” ujar Yusril pada Kamis (9/10/2025), dikutip dari Kompastv.

Sebelum pembatalan visa atlet Israel ini dilakukan, ada sejumlah pejabat publik yang telah menolak hadirnya atlet dari negara yang melakukan genosida kepada rakyat Palestina.

Misalnya pernyataan penolakan ini datang dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Menurutnya kehadiran atlet asal Israel hanya akan mengundang kemarahan publik.

“Kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik (Israel) itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” tutur Pramono Anung pada Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Prabowo Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian hingga Layanan Kesehatan Tambahan ke Palestina

Sikap Indonesia Terhadap Konflik Israel Palestina

Menko Yusril Ihza Mahendra juga menambahkan jika langkah ini sejalan dengan sikap Prabowo Subianto sebagai presiden saat menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 pada Selasa (23/9/2025).

Menurutnya Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina.

Adapun sikap ini adalah bentuk dukungan kepada skema two state solution (solusi dua negara) yang digaungkan pemerintah terhadap genosida yang terjadi di Palestina oleh Israel.

Sikap ini disampaikan pula secara eksplisit pada pidato Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80.

"Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel," kata Prabowo pada Kamis (23/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Adapun ide soal two state solution ini menjadi pro dan kontra di kalangan akademisi.

Pro dan Kontra Two State Solution

Pada dasarnya, keputusan two state solution untuk konflik Israel Palestina sudah diteken pada Deklarasi New York yang digelar Kamis (22/9/2025).

Isinya kurang lebih menyoal agar Palestina dapat berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang aman dan dukungan kepada solusi dua negara. 

Sementara Hamas sebagai parpol berkuasa dan kelompok bersenjata di Palestina harus menyerahkan senjata mereka.

Kendati sudah diteken oleh 142 negara pda Deklarasi New York, solusi dua negara masih menjadi perdebatan di kalangan ahli.

Baca juga: Mensesneg Beberkan Isi Pertemuan 4 Mata antara Prabowo dengan Jokow, Lanjut Kumpulkan Para Menteri

Misalnya dikutip oleh ANTARA, Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Asep Setiawan mengatakan jika solusi dua negara jadi pilihan yang paling realistis untuk perdamaian di Gaza.

“Poinnya adalah pengakuan negara-negara besar, seperti Inggris, kemudian Perancis, Kanada dan negara-negara ini termasuk Australia, ini merupakan salah satu angin segar sebelumnya yang kemudian harus ditegakkan," kata Asep Setiawan, Selasa (7/10/2025).

"Jadi tidak ada lagi gagasan mengungsikan seluruh Gaza,” imbuhnya.

Adapun komentar lain datang dari Guru Besar Universitas Indonesia Heru Seusetyo.

Heru Susetyo menganggap jika two state solution yang ada di Deklarasi New York tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat Palestina.

Misalnya tidak ada catatan terkait pelanggaran hukum dan norma internasional yang telah dilakukan Israel kepada Palestina.

Pengabaian ini menjadikan Israel sebagai aktor yang terus mendapat international previliedge.

Di samping itu, Deklarasi New York akan menghasilkan pengalihan wewenang kepada otoritas Palestina yang berpotensi menelurkan pendudukan yang tidak dipilih atau kedaulatan yang tidak nyata untuk masyarakat Palestina.

Heru Susetyo turut menilai jika Indonesia perlu mendorong upaya rekonsiliasi Hamas atau persatuan Palestina melalui proses penentuan nasib sendiri atau pemilu yang kredibel setelah perang berakhir.

Hal ini guna memberikan kedaultan yang nyata bagi masyarakat Palestina

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)

Baca Berita Selanjutnya di Google News