TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki aturan soal siswa nakal yang dibina di Barak Militer.

Namun, hal itu tak sependapat dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Diketahui, Jakarta memiliki masalah sendiri soal kenakalan remaja yakni tawuran.

Baca juga: Siswa Nakal ke Barak Militer: TNI Tak Berhak Didik Warga Sipil, Dedi Mulyadi Diminta Tinjau Ulang

Oleh karenanya, Pramono Anung juga memiliki kiat sendiri untuk menyelesaikannya.

“Jakarta punya kebijakan sendiri,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025). 

Namun, elite partai PDIP itu tidak menjelaskan secara pasti kebijakan apa yang akan dilayangkan. 

Menurut dia, tawuran bukan semata persoalan kriminalitas, tetapi juga karena minimnya ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan ekspresi mereka. 

“Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi,” ucap Pramono saat ditemui di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). 

Sebagai solusi, Pramono akan membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam. 

Baca juga: Program Siswa Nakal ke Barak Militer Mulai Hari Ini, Peserta Didaftarkan Sukarela oleh Wali Murid

Langkah ini diyakini bisa menjadi sarana positif untuk meredam potensi konflik antarpemuda. 

Mantan Sekretaris Kabinet itu berharap, dengan adanya ruang terbuka yang memadai, para remaja dapat menyalurkan semangat dan kreativitas ke arah yang lebih positif, sehingga angka tawuran di Jakarta bisa ditekan. 

“Untuk itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi tawuran yang ada di Jakarta,” ucap Pramono. 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak-barak militer untuk mengikuti program pembinaan selama enam bulan. 

Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dan menyasar siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal. 

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi, seperti dilansir Antara, Senin (28/4/2025). 

Secara khusus, tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. 

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua. 

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi. 

Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. 

Selain program pendidikan berkarakter, Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti. 

Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri. 

“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025). 

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. 

Dengan begitu, Dedi berharap siswa tak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukan Kirim ke Barak Militer, Pramono Punya Cara Sendiri Hadapi Siswa Nakal."