TRIBUNWOW.COM - Berikut ini kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 SMA Kurikulum 2013, soal uji kompetensi esai Bab 4 halaman 120 nomor 1-5.
Bab 4 pada buku ini membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 SMA Kurikulum 2013 ditulis oleh Yusnawan Lubis , dan Mohamad Sodeli.
Buku tersebut diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balibang, Kemendikbud, dengan nomor ISBN: 978-602-427-093-3.
Sebelum membaca artikel kunci jawaban ini siswa dianjurkan untuk mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.
Kunci jawaban ini bisa digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.
Simak kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 SMA Kurikulum 2013, soal uji kompetensi esai Bab 4 halaman 120 nomor 1-5 berikut ini:
Uji Kompetensi Bab 4
Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.
1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan!
2. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara?
3. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya?
4. Uraikan secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa!
5. Bagaimana cara Anda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi Anda sebagai generasi muda? Kontribusi seperti apa yang bisa Anda berikan kepada negara?
Baca juga: Cek Kunci Jawaban PAI Kelas 3 Hal 116 Kurikulum 2013 Ayo Berlatih 1 Bab 8 Belajar Surat Al-Kausar
Jawaban:
1. Bentuk negara kesatuan menjadi pilihan para pendiri negara didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut:
a. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.