"Para mediator harus memenuhi tanggung jawab mereka dan memaksa Israel untuk melaksanakan apa yang telah disepakati," kata Hamas dalam pernyataannya, Minggu (18/8/2024), dikutip dari Anadolu Ajansi.

Desakan ini muncul setelah pembicaraan gencatan senjata di Doha, Qatar, berakhir pada Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, Hamas juga menyinggung persyaratan yang diajukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Gencatan Senjata dengan Israel Belum Temui Titik Terang, Pejabat Hamas Sebut Netanyahu Penipu

Hamas menilai syarat-syarat baru yang diajukan Netanyahu menghambat gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Usulan baru tersebut sesuai keinginan Netanyahu dan sejalan dengannya, khususnya penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan di Poros Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalyr Gaza), penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di Selatan)," urai Hamas.

"Dia juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan," imbuh gerakan tersebut.

Menurut Hamas, syarat-syarat baru dari Netanyahu dibuat untuk menyabotase upaya-upaya mediator dan memperpanjang perang di Gaza.

Hamas lantas menegaskan komitmennya terhadap apa yang disepakati pada 2 Juli 2024, berdasarkan proposal yang didukung Presiden AS, Joe Biden, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Karena itu, Hamas mendesak mediator untuk memaksa Israel melaksanakan apa yang telah disepakati berdasarkan dokumen 2 Juli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Biden: Gencatan Senjata Gaza Masih Mungkin Terjadi meski Israel-Hamas Saling Tuding Hambat Kesepakatan" dan di Tribunnews.com dengan judul Hamas Desak Mediator Gencatan Senjata Penuhi Tanggung Jawab: Paksa Israel Laksanakan Kesepakatan!