TRIBUNWOW.COM - Gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih belum juga terealisasi, Amerika Serikat (AS) masih optimistis.
Diketahui, Israel dan Hamas saat ini saling menyalahkan atas tak kunjung tercapainya kesepakatan gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken diketahui telah menyambangi Tel Aviv, Israel untuk mendorong kesepakatan terjalin.
Presiden AS Joe Biden juga pada Minggu (18/8/2024) mengatakan, gencatan senjata di Gaza masih mungkin terjadi.
Baca juga: Israel Kekurangan Pasukan untuk Terus Memerangi Palestina, Ini Rencana Barunya
Akhir pekan lalu, Biden usai beristirahat di Camp David mengatakan kepada wartawan, "Kami tidak akan menyerah," seraya menambahkan bahwa masih mungkin ada kesepakatan.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Hamas yang menghambat negosiasi gencatan senjata untuk perang Gaza.
Ia juga menyebutkan, Hamas-lah yang seharusnya mendapatkan lebih banyak tekanan menjelang putaran terbaru pembicaraan akhir pekan ini.
"Hamas, sampai sekarang, masih keras kepala. Bahkan tidak mengirim perwakilan ke pembicaraan di Doha. Oleh karena itu, tekanan harus diarahkan ke Hamas dan (Yahya) Sinwar, bukan ke Pemerintah Israel," kata Netanyahu, mengacu ke pemimpin Hamas yang baru diangkat.
Baca juga: Desakan Hamas ke Mediator Gencatan Senjata: Paksa Israel untuk Laksanakan Apa yang Disepakati
Sementara itu, Hamas kembali menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza.
Setelah dua hari berunding di Doha, para mediator yakni Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar pada Jumat (16/8/2024) mengajukan proposal baru.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan kembali dukungannya terhadap proposal yang ditetapkan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2024, yang menurutnya adalah rencana Israel.
Proposal itu melibatkan kesepakatan tiga fase, dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu bersama pembebasan sandera, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza yang berpenduduk padat.
Hamas Desak Mediator Gencatan Senjata
Sebelumnya, Hamas mendesak mediator gencatan senjata untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
Sebagai informasi, mediator gencatan senjata adalah Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).
"Para mediator harus memenuhi tanggung jawab mereka dan memaksa Israel untuk melaksanakan apa yang telah disepakati," kata Hamas dalam pernyataannya, Minggu (18/8/2024), dikutip dari Anadolu Ajansi.
Desakan ini muncul setelah pembicaraan gencatan senjata di Doha, Qatar, berakhir pada Jumat (16/8/2024).
Tak hanya itu, Hamas juga menyinggung persyaratan yang diajukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Baca juga: Gencatan Senjata dengan Israel Belum Temui Titik Terang, Pejabat Hamas Sebut Netanyahu Penipu
Hamas menilai syarat-syarat baru yang diajukan Netanyahu menghambat gencatan senjata di Jalur Gaza.
"Usulan baru tersebut sesuai keinginan Netanyahu dan sejalan dengannya, khususnya penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan di Poros Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalyr Gaza), penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di Selatan)," urai Hamas.
"Dia juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan," imbuh gerakan tersebut.
Menurut Hamas, syarat-syarat baru dari Netanyahu dibuat untuk menyabotase upaya-upaya mediator dan memperpanjang perang di Gaza.
Hamas lantas menegaskan komitmennya terhadap apa yang disepakati pada 2 Juli 2024, berdasarkan proposal yang didukung Presiden AS, Joe Biden, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Karena itu, Hamas mendesak mediator untuk memaksa Israel melaksanakan apa yang telah disepakati berdasarkan dokumen 2 Juli.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Biden: Gencatan Senjata Gaza Masih Mungkin Terjadi meski Israel-Hamas Saling Tuding Hambat Kesepakatan" dan di Tribunnews.com dengan judul Hamas Desak Mediator Gencatan Senjata Penuhi Tanggung Jawab: Paksa Israel Laksanakan Kesepakatan!