"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Dia menjelaskan partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Sebab, sebagai presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan para pembantunya.

"Bahwa berasal dari kalangan apapun itu haknya Pak Prabowo, tidak ada partai yang boleh ngatur kan, enggak ada itu enggak ada di aturan konstitusi maksudnya, yang boleh mengangkat itu hanya Pak Prabowo," ujar Jazilul.

Sementara itu, partai lama pengusung Prabowo-Gibran, PAN mengaku tak khawatir soal jatah menteri.

Menurut Ketua DPP PAN Saleh Partonan Daulay, Prabowo Subianto akan menjadi politisi yang profesional dalam membangun koalisi.

Saleh menyampaikan pihaknya juga tidak khawatir masuknya NasDem akan mengurangi jatah kursi menteri dari PAN.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Nah soal jatah menteri yang akan diberikan kepada NasDem itu kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Karena untuk membagi jabatan menteri kepada partai partai yang bergabung itu hak prerogatif dari presiden," kata Saleh, Jumat (26/4/2024). (TribunWOw.com)