Menurutnya, membahas kabinet Prabowo-Gibran sedangkan masa pemerintahan Presiden Jokowi belum usai, merupakan hal tak elok.

"Sudah lah jangan ngomongin itu (kabinet). Pembentukan kabinet belum, ini kan masih tujug bulan pemerintah atau Kabinet Indonesia Maju," kata budi Arie kepada Tribunnews.com, Senin.

"Masih banyak yang bisa kita lakukan, tidak perlu tergesa-gesa," imbuhnya.

Ia menegaskan rencana rekonsiliasi parpol dibutuhkan dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

“Rekonsiliasi itu penting karena untuk kita menjadi negara maju harus didukung dengan persatuan nasional sehingga kita mendukung ada rekonsiliasi nasional,” pungkas Budi Arie.

Pengamat Sebut 2 Nama yang Cocok Jadi Menteri

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyebut dua nama yang dianggapnya cocok menjabat menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Mereka adalah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menurut Ujang, Airlangga dan Zulhas memiliki kontribusi besar dalam pemenangan di Pilpres 2024, terutama PAN.

Ujang menuturkan, sejak 2014, PAN 'setia' mendukung Prabowo.

"Pak Airlangga dan Bang Zulhas (Zulkifli Hasan) itu layak menurut saya menjadi Menko. Pak Airlangga cocok jadi Menko Perekonomian."

"Ia adalah seorang ekonom dan teknokrat. Sedangkan Bang Zul layak jadi Menko PMK atau Kemaritiman," urai Ujang, Senin.

"Terutama PAN. Kita tahu, sejak 2014, PAN selalu mendukung Prabowo. Wajar jika mereka mendapat lebih dari Pak Prabowo," sambungnya.

Meski demikian, Ujang mengatakan tak menutup kemungkinan bagi para ketum parpol KIM lainnya, menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Lantaran, koalisi gemuk Prabowo-Gibran menjadikan "pembagian jatah menteri" tidak mudah.