"Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum."

Anies lalu menyinggung para pakar hukum tata negara untuk memberikan komentar atas pernyataan Jokowi tersebut.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak," kata dia.

"Jadi kita rujuk kepada aturan hukum, selanjutnya biar masyarakat yang menilai," imbuh dia.

Baca juga: Puan Maharani Singgung Klaim Partai Baru Tempat Jokowi: Bertahun-tahun Kita Enggak Dianggap Keluarga

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Hal itu dikatakan Jokowi saat berada di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Di saat yang sama, Jokowi mengatakan itu di depan calon presiden Prabowo Subianto yang mendampinginya sebagai Menteri Pertahanan.

Ada pula Anggota DPR RI Meutya Hafid serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Dikutip dari YouTube Kompas TV, awalnya Jokowi enggan berkomentar soal debat cawapres yang telah berlangsung.

Namun, saat ditanya soal sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, Jokowi menyebut itu adalah hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang," ujar Jokowi.

"Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak," tambah Jokowi.

Presiden menjelaskan yang tak boleh dilakukan presiden dalam berkampanye.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, menteri juga boleh," tambah Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan jika pilihan berkampanye atau tidak bagi presiden itu adalah hak setiap individu masing-masing.

"Semua itu pegangan aturan. Kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak," tuturnya.

"Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing." (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)