Namun, menurut Airlangga Hartarto hal ini justru akan menyulitkan petani untuk memiliki tanah.

"Contract farming adalah farmer yang enggak punya tanah," kata Airlangga, Kamis (30/11/2023).

"Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang jadi pekerja buruh. Nah kita enggak mau itu," tambahnya.

Airlangga menuturkan bahwa petani haruslah memiliki tanahnya sendiri.

Sehingga, kata dia, solusinya adalah dengan mengembangkan food estate, khususnya di luar Pulau Jawa dan Papua.

"Pokoknya tadi saya sampaikan, kita mau petani punya tanah. Sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani," imbuhnya.

Baca juga: Aktivitas 3 Capres-Cawapres di Hari Kedua Kampanye: Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud

Politisi Gerindra

Politisi Partai Gerindra Khilmi juga menentang pernyataan Anies Baswedan.

Dikutip Kompas.com, Khilmi menyebut food estate akan memberikan keadilan pada kelompok tani.

"Berketidakadilan bagaimana, itu kan food estate itu nanti kan bisa dimiliki oleh gabungan-gabungan kelompok tani, bukan negara, tapi ini negara yang membangun dulu. Jadi itu pasti berkeadilan," kata Khilmi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Pasalnya, program food estate itu nantinya bisa digarap oleh masyarakat yang tak punya lahan untuk bercocok tanam.

Sehingga saat ini pemerintah lebih dulu berperan dengan membuka lahan dan membangun lumbung pangan.

Diberitakan sebelumnya, kritikan soal food estate disampaikan Anies Baswedan dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidul (WALHI) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Anies Baswedan mengatakan food estate tak akan ia lanjutkan jika dirinya terpilih jadi presiden 2024.

Mantan Gubernur Jakarta itu menilai food estate tak memihak pada petani.