TRIBUNWOW.COM - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutuskan terkait dugaan pelanggaran kode etik 9 Hakim MK yang tengah disidangkan.

Keputusan itu akan diketok oleh MKMK pada Selasa 7 November 2023.

Diketahui ada laporan soal pelanggaran kode etik para Hakim MK yang disebut akan berdampak pada pendaftaran pasangan calon di Pilpres 2024.

Baca juga: Gerindra Sebut Ada Pihak yang Ingin Menjegal Gibran Jadi Cawapres, Ganjar-Hasto Umpamakan Sepak Bola

Meskipun sebanyak 3 paslon sudah resmi mendaftar namun permasalahan merujuk pada bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Satu di antara pelapor tersebut adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Dikutip dari Tribunnews, Denny Indrayana mengatakan soal syarat Gibran bisa dicoret dari bacawapres.

Hal itu merujuk ada tidaknya putusan dari MKMK atau putusan baru MK yang menyatakan menunda putusan perkara terkait batas usia capres dan cawapres.

Sehingga konsekuensinya, KPU harus menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka karena putusan belum disahkan.

Baca juga: Mahfud MD Irit Kata saat Menanggapi Bobby Nasution yang Condong Mendukung Gibran: Masa Saya Ngurusin

"Kalau putusan 90 disoal legitimasinya di MKMK atau ada putusan MK yang menyatakan itu ditunda pelaksanaannya tidak sah," ujar Denny Indrayana dalam diskusi daring Polemik bertajuk 'Konsekuensi Putusan MKMK' pada Sabtu (4/11/2023).

"Maka KPU harus menolak pendaftaran calon yang menggunakan putusan 90 sebagai dasar."

Denny menambahkan jika putusan benar ditunda menggunakan putusan 90 maka Gibran harus dicoret.

Pasalnya, Gibran dianggap bisa maju jadi bacawapres karena peran sang paman yang tidak lain adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Artinya ada kemungkinan penggantian pasangan calon yang menggunakan putusan 90 dalam hal ini Gibran, karena satu-satunya calon yang menggunakan putusan 90 kan Gibran karena pamannya yang membukakan pintu buat dia," kata Denny.

Baca juga: Ramai-ramai Tanggapi Isu Penjegalan Gibran Maju Bacawapres, Respons PDIP hingga Singgung Putusan MK

Sementara dikutip dari Antaranews, Ketua MKMK Jimly Asshidiqie menyebut memang ada dampak terkait putusan tanggal 7 November itu.

Dampaknya akan dirasakan pada 9 hakim MK serta bakal calon yang maju di Pilpres 2024.