TRIBUNWOW.COM - Sejak awal Februari 2023, pilot pesawat Susi Air Philips Mark Methrtens belum mengalami titik terang.

Diketahui, pilot Susi Air disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan.

Selain itu pesawat yang disopiri Philips juga dibakar oleh KKB.

Baca juga: Sosok 6 TNI yang Membelot ke KKB Papua, Ada yang Diangkat jadi Pemimpin hingga Tokoh Senior

Beberapa kali aparat TNI-Polri berupaya untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu dari penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil.

Terbaru, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Philips jika pilot Susi Air itu tak kunjung dibebaskan.

Melalui media sosial, mereka mengancam akan menembak Philips pada Sabtu (1/7/2023).

Terkait dengan ultimatum itu, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya tetap membangun komunikasi dengan keluarga Egianus Kogoya.

Baca juga: Sosok Pimpinan KKB yang Telah Bunuh dan Tembak Anggota TNI, Bawahannya Telah Beri Info ke Polisi

Tujuannya, pihak keluarga menyampaikan kepada Egianus Kogoya untuk dapat menahan emosi dan bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, Kapolda meminta penjabat Bupati Nduga untuk membantu membebaskan sandera dari tawanan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Penjabat Bupati Nduga yang baru dilantik diharapkan dapat membangun komunikasi secara aktif agar kelompok Egianus tidak lagi menuntut hal-hal yang diberikan negara," kata Mathius Fakhiri di Jayapura, Selasa (27/6/2023), dilansir dari Kompas.tv.

Tanggapan TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa batas waktu negosiasi tidak bisa ditentukan.

Ia memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi.

“Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Yudo mengatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.