Sanksi lain juga dijatuhkan kepada kepala perusahaan transportasi Rusia, komandan militer Rusia, dan pemimpin separatis Ukraina yang dituduh bekerja sama dengan pasukan Rusia di wilayah Kherson.

"Hari ini kami menargetkan para pendukung dan pelaku perang Putin yang telah membawa penderitaan yang tak terhitung ke Ukraina, termasuk pemindahan paksa dan adopsi anak-anak," kata Truss.

"Kami tidak akan lelah membela kebebasan dan demokrasi, dan terus menekan Putin, sampai Ukraina berhasil," pungkasnya.

Baca juga: Rusia Ajarkan Materi Perang Ukraina pada Anak-Anak di Sekolah, Orangtua Murid Berang: Ini Konyol

Baca juga: Rusia Diduga Gunakan Gim Sejenis Pokemon GO untuk Tipu Anak-anak Ukraina agar Ungkap Lokasi Militer

PBB Khawatir Terjadi Adopsi Paksa Anak Ukraina

Selama terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia, diketahui terdapat banyak anak warga Ukraina yang dipindahkan ke Rusia sejak terjadinya awal serangan pada Februari 2022 lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) alias United Nations (UN) kini menyoroti isu kemungkinan terjadinya adopsi paksa yang dilakukan oleh warga Rusia terhadap anak-anak Ukraina.

Isu ini dibahas oleh Afshan Khan selaku Direktur Regional UN Children Fund untuk Eropa dan Asia Tengah.

Dikutip TribunWow.com dari Sky News, Afshan menegaskan para anak-anak Ukraina tersebut tidak bisa diasumsikan sebagai anak yatim piatu.

Afshan menjelaskan, kebijakan mengadopsi anak harus selalu didasari kepentingan sang anak.

"Terkait anak-anak yang telah dipindahkan ke Rusia, kami bekerja dengan ombudspersons dan jaringan untuk bagaimana kita dapat mendokumentasi kasus-kasus tersebut," ujar Afshan.

Afshan mengatakan, untuk saat ini tidak ada akses menuju anak-anak tersebut.

Sebelumnya diberitakan, menurut informasi dari pemerintah Ukraina sebanyak ratusan anak-anak di Ukraina telah tewas akibat konflik.

Dikutip TribunWow.com dari Aljazeera.com, informasi ini disampaikan oleh kantor Kejaksaan Ukraina.

Selain tewas terbunuh, ribuan anak-anak juga disebut telah diculik oleh pemerintah Rusia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina.