TRIBUNWOW.COM - Pejabat Rusia menuding pihak Barat telah mengkhianati Rusia dengan menjatuhkan sanksi yang mengisolasi negaranya akibat invasi ke Ukraina.

Namun terlepas dari itu, Rusia harus tetap tetap menjadi bagian dari dunia global.

Hal ini bisa diraih dengan memberi kesempatan pada negara lain yang berpotensi untuk menjadi partner Rusia.

Baca juga: Politikus Putin Ancam Hancurkan Setengah Eropa dengan Rudal Nuklir akibat Sanksi Global untuk Rusia

Baca juga: Berusaha Lemahkan Rusia, AS Jatuhkan Sanksi Baru Buntut Invasi ke Ukraina, Nekat Putus Jalur Laut

Dilansir TribunWow.com dari RIA Novosti, Rabu (15/6/2022), hal ini diungkapkan CEO perusahaan negara Rostec, Sergei Chemezov dalam kolom untuk RBC.

Menurutnya, pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa kemitraan internasional, sehingga Moskow tetap perlu menjalin kerja sama dengan kawasan lain di dunia.

Ia menyebut sikap Barat tak perlu menjadi halangan untuk tetap melakukan hubungan internasional.

"Pengkhianatan oleh Barat bukanlah alasan untuk menutup jendela dan pintu. Kita tidak sejalan dengan konduktor sanksi, tetapi kami memiliki sekutu di wilayah lain di dunia yang saat ini berperilaku konsisten dan berprinsip," kata Chemezov.

Kepala perusahaan negara itu menyebut pembatasan yang dikenakan pada Rusia belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, dia menganggapnya tidak masuk akal, tidak ekonomis dan tidak mungkin untuk mencoba menggantikan segalanya.

"Ya, saat ini kami kehilangan akses ke barang, teknologi, komponen individual. Tapi ini bukan sinyal untuk substitusi impor total," kata Dirjen Rostec itu.

Chemezov menekankan bahwa Rusia membutuhkan kedaulatan teknologi di bidang teknologi kritis yang mempengaruhi keamanan nasional negara itu.

Barat meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow setelah dimulainya operasi militer di Ukraina.

Beberapa negara mengumumkan pembekuan aset Rusia, dan banyak merek perusahaan meninggalkan negara itu.

Uni Eropa telah menyetujui enam paket sanksi, yang khususnya termasuk penerapan bertahap embargo impor batu bara dan minyak.

Kremlin menyebut tindakan Barat sebagai perang ekonomi, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Putin melihat kebijakan ini sebagai tindakan untuk menahan dan melemahkan Rusia sebagai strategi jangka panjang bagi Barat.

Baca juga: Pejabat Putin Debat di TV Rusia soal Cara Ancam AS, Gunakan Perang Nuklir hingga Luncurkan Rudal

Baca juga: Diduga Mata-mata Kiriman Putin, Warga Rusia di Inggris Ditangkap di Bandara atas Dugaan Sabotase

Putin Dikabarkan akan Bertemu Jokowi

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut kantor berita Rusia Tass, pertemuan itu akan dilakukan pada akhir bulan ini.

Namun, belum jelas apa yang akan dirundingkan dua presiden tersebut di tengah invasi Rusia ke Ukraina.

Dikutip TribunWow.com dari TASS, Rabu (15/6/2022), Putin rencanya akan bertemu dengan Jokowi di Moskow pada Kamis (30/6/2022).

Kabar ini disampaikan seorang sumber dari staf presidensial Kremlin yang tak disebutkan namanya.

"Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya sekarang," kata sumber tersebut, Selasa (14/6/2022).

"Presiden Joko Widodo dari Indonesia akan mengunjungi Moskow pada 30 Juni."

Sumber itu juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah mitra penting, di mana Rusia telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif.

Dilansir SCMB, Rabu (15/6/2022), tak ada rincian khusus mengenai tujuan pertemuan itu, tetapi kemungkinan terkait dengan KTT G20 pada bulan November di Bali.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengundang Putin, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke pertemuan tersebut.

Kedua pemimpin telah mengkonfirmasi kehadiran mereka.

"Kami pasti akan pergi, tetapi dalam format apa yang akan diputuskan nanti," kata Putin saat dikonfirmasi.

"KTT akan berlangsung pada 15-16 November, ada banyak waktu, kita lihat saja."

Ketika ditanya tentang laporan Tass, kantor kepresidenan Indonesia belum bisa memberikan keterangan.

"Belum ada informasi tentang itu," ujar sumber kepresidenan.

Namun, beberapa anggota G20 diketahui telah berusaha untuk memblokir partisipasi Rusia dalam kelompok tersebut setelah agresi militernya di Ukraina.

Dari anggota G20, mereka yang tergabung dalam negara-negara Kelompok Tujuh telah memberlakukan sejumlah sanksi untuk mengisolasi Rusia dari sistem keuangan global.

Satu di antaranya adalah membekukan aset bank sentralnya dan mengecualikan beberapa pemberi pinjaman utama Rusia dari jaringan pembayaran internasional utama.

Sebaliknya, Brasil, China, India, dan Afrika Selatan, yang bersama dengan Rusia membentuk forum BRICS, telah mendukung partisipasi Moskow dalam pertemuan G20. (TribunWow.com/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina