tapi kemudian di tingkat banding dan kasasi pengadilan tetap membatalkan dokumen yg dulu disahkan munas!! Mana yg berlaku dimata hukum??Membacakan fakta hukum resmi apakah itu hoaks??" lanjut  Hotman. 

Dilaporkan Peradi Diduga Sebarkan Berita Bohong, Hotman Paris Paparkan Bukti

Hotman Paris memberikan bantahan bahwa ia tidak pernah menyebut organisasi Perhimpunan Advokat Indonsia (Peradi) tidak sah. 

Pasalnya, Hotman Paris dilaporkan ke pihak berwajib oleh Peradi Kamis (21/2/2022), atas kasus dugaan penyebaran berita bohong di media sosial. 

Dilansir TribunWow.com melalui Instagram @hotmanparisoffcial pada Minggu (24/4/2022), Hotman memaparkan bukti putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

"Salam subuh Hotman Paris, menuju kepada berbagai pemberitaan, di medsos seolah-olah Hotman Paris memakai kalimat Peradi tidak sah," ungkap Hotman Paris.

"Saya mau klarifikasi, saya tidak pernah memakai kalimat 'Peradi tidak sah'."

"Yang saya bacakan konferensi pers Dewan Pengacara Nasional Indonesia beberapa hari lalu adalah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di mana salah satu amarnya adalah 'Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, surat keputusan Peradi tanggal 4 Sepetember 2019 tentang perubahan anggaran dasar."

"Terserah kalian menafsirakan apa akibat hukum dari amar putusan ini."

Baca juga: Koar-koar soal Otto Hasibuan, Hotman Paris Kini Dilaporkan Peradi Bandung: Dia Buat Berita Bohong

Baca juga: Hotman Paris Targetkan Punya 100 Aspri, Dijanjikan Ini saat Berkarier di Dunia Entertainment

"Tapi  saya tidak pernah memakai kalimat 'Peradi tidak sah'."

"Pertanyaan berikutnya apakah ada anggaran dasar lain, selain yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ini yang kemudian Oktober 2020 disahkan di Munas Peradi itur terjawab di halaman 35 dari putusan Pengadilan Tinggi Medan," lanjut Hotman Paris. 

Lebih lanjut, Hotman Paris menjelaskan Munas Musyawarah (Munas) pada Oktober 2020. 

Hotman mengatakan perubahan anggaran dasar telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Lubuk Pakam. 

"Di mana di halaman 35 disebutkan Munas Oktober 2020 dilaksanakan dengan zoom meeting, mengesahkan anggaran dasar yang menjadi objek perkara ini," ungkap Hotman Paris. 

"Saya jelaskan yag disahkan di Munas Oktober 2020 adalah perubahan anggaran dasar yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebelum proses banding Munas Oktober 2020 mengesahkan anggaran dasar yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri pada saat perkara masih berjalan."