TRIBUNWOW.COM - Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang besar terhadap dunia internasional.

Satu di antaranya adalah rencana pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau kelompok 20 yang akan diadakan di Bali pada Oktober-November 2022.

Indonesia yang saat ini menjabat sebagai presidensi G20 memiliki tugas berat untuk bisa memastikan G20 tetap berjalan di tengah konflik Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Tentara Rusia Dituding Sembunyikan Ranjau di Rumah Warga Sipil hingga Jasad Warga Ukraina

Baca juga: Mayat Warga Sipil di Ukraina Dibiarkan di Jalan, Disebut Dibantai Tentara Rusia

Ketua Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah saran terkait langkah apa yang harus dilakukan Indonesia agar acara KTT G20 di Bali dapat tetap berjalan lancar.

Awalnya Dino menjelaskan G20 terancam ditinggalkan oleh negara-negara anggotanya bahkan bubar karena konflik Rusia-Ukraina.

"G20 kini sedang sakit, terpecah belah, dan kalau tidak hati-hati bisa menjadi disfungsional," ujar Dino dikutip TribunWow.com dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (3/4/2022).

Dino mencontohkan bahwa di dalam G20 terdapat negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) yang mana semua negara G7 menentang keras invasi Rusia terhadap Ukraina.

Selanjutnya ada juga negara-negara yang pro terhadap Rusia di dalam G20 yakni Brasil, India, China, dan Afrika Selatan.

Menurut Dino, Indonesia saat ini harus memanfaatkan modal politik dan diplomatik Indonesia dengan negara-negara barat, Rusia, Tiongkok (China), bahkan negara-negara menengah.

Dino menyampaikan, Indonesia sampai saat ini masih memiliki modal politik yang baik dengan Rusia.

"Indonesia tidak menerapkan sanksi terhadap Rusia dan hubungan bilateral Jakarta-Moskow masih terjaga normal," ujarnya.

Selanjutnya Dino menyarankan agar pembahasan pilar-pilar G20 terus berjalan, mulai dari Business 20, Civil 20, Labor 20, dan lain sebagainya.

Kemudian Dino menyarankan agar Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi rutin melakukan zoom diplomacy.

"Yaitu lobi melalui teleconference secara intensif dengan pemimpin negara-negara G20 lainnya untuk mencari formula yang dapat menjaga keutuhan G20," ungkap Dino.

Dino mengingatkan bahwa solusi menjaga keutuhan G20 harus dirintis sedini mungkin.