Keterangan ini diungkapkan oleh Kodam I/BB Medan lewat Letkol Caj Drs Wendrizal Sekum Puskopkar "A" BB.

Dikutip dari Tribunnews.com, pada hari kejadian, anggota TNI hendak memasang plang pemberitahuan bahwa lahan tersebut adalah milik Kodam I/BB berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.

Wendrizal menjelaskan, para anggota TNI tiba di lokasi sekira pukul 09.30 WIB.

Pemasangan plang sempat terhambat gara-gara warga tidak mengizinkan.

Pihak TNI pun sempat pindah beberapa kali untuk memasang plang.

"Sekitar 10.30 WIB massa semakin ramai dan sebagian besar ibu dan orang tua yang memprovokasi pasukan terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan," ucap Wendrizal, Rabu (5/1/2022).

Saat para pasukan beristirahat sekira pukul 11.30 WIB, warga setempat mengadang jalan menggunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD.

Karena pemasangan plang kedua dan ketiga untuk titik selatan dan timur lokasi tidak dilaksanakan, maka personelnya diperintahkan meninggalkan lokasi.

Sayangnya, dua unit truk mobil Yonzipur I/DD di titik timur tidak bisa meninggalkan lokasi.

Wendrizal mengaku saat itu memberikan beberapa opsi kepada warga atau penggarap.

Pertama, penggarap mencabut sendiri plang kepemilikan yang terlah didirikan oleh Puskopar "A" BB.

Namun penggarap menolak hal tersebut.

Kedua, Puskop Kartika "A" BB akan mencabut plang kepemilikan HGU dengan syarat penggarap juga mencabut plang yang telah didirikan penggarap.

Pada saat kejadian tidak terjadi kesepakatan.

Kemudian pihak penggarap atau warga mulai anarkis dengan melempari personil dengan lumpur.