Beberapa di antaranya mengatakan bahwa jika restoran tidak mampu berkomitmen, mereka seharusnya tidak membuka restoran all you can eat.
Sementara, ada pula pengguna lain yang mengungkapkan rasa kasihannya kepada pemilik restoran.
Sejak tahun lalu, pemerintah China sudah mulai menindak para influencer yang memiliki konten terkait makanan.
Baca juga: China Peringatkan Kemungkinan Penularan Covid-19 dari Paket Belanja 11.11 menuju Hari Lajang
Baca juga: Jurnalis China yang Ditahan karena Laporkan Covid-19 Mogok Makan, Keluarga Sebut Hampir Meninggal
Negara itu juga melarang keras penyebaran video makan makanan.
Kebijakan tersebut muncul seusai Presiden Xi Jinping meminta orang-orang untuk “berjuang melawan limbah makanan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kekurangan makanan.”
Kekurangan pangan menjadi kekhawatiran yang meningkat bagi China pada 2020 lalu.
Saat itu, terjadi perang dagang antara China dengan AmerIka Serikat serta musibah banjir yang berdampak signifikan bagi hasil pertanian.
Kampanye 'Clean Plate' diluncurkan setelah Xi Jinping juga mengatakan bahwa Covid-19 telah "membunyikan alarm" pada limbah makanan.
Dia menambahkan bahwa China harus "mempertahankan rasa krisis tentang ketahanan pangan".
Pemerintah China juga telah mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Pemborosan Makanan sejak April tahun ini, dilansir dari Xinhua pada Kamis (29/4/2021).
Undang-undang itu bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan negara.
China memperbolehkan restoran menjatuhkan denda pada pelanggan atas sisa makanan yang berlebihan dengan tarif yang harus ditampilkan secara jelas.
Di sisi lain, restoran juga bisa didenda jika tidak mengingatkan pelanggan untuk berlaku hemat.
Setiap blogger online juga dilarang mempromosikan pesta makan.
Pelanggar serius akan didenda hingga Rp 21 juta atau pun dilakukan penutupan akun media sosial yang mempublikasikan konten terlarang.
Sekitar 18 miliar kilogram makanan terbuang setiap tahun di industri makanan di perkotaan China, menurut sebuah laporan berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh deputi National People’s Congress (NPC). (TribunWow.com/Alma Dyani P)
Berita terkait China lain