Dia juga menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk protes anti-pemerintahan Erdogan pada 2013 dan kudeta militer yang gagal 2016 lalu, dikutip dari Reuters, Selasa (26/10/2021).

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya telah memanggil diplomat dari 10 negara yang merilis pernyataan terkait Kavala dan menyebut aksi tersebut tidak bertanggung jawab.

Tujuh dari duta besar tersebut mewakili sekutu NATO Turki.

Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop mengatakan sebelumnya pada Senin (25/10/2021), bahwa konstitusi Turki melarang diskusi tentang kasus-kasus pengadilan yang aktif, termasuk oleh politisi di parlemen.

Pihaknya juga menyebut bahwa pernyataan dari 10 utusan negara Barat terkait Kavala, menandai campur tangan yang "jelas dan tidak sopan".

Kavala dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait protes 2013, tetapi keputusan itu dibatalkan tahun ini dan justru menyertakan tuduhan lain terkait upaya kudeta.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan kasusnya sebagai simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah pemerintahan Erdogan.

Di sisi lain, Kavala menyatakan pada Jumat lalu bahwa dia tidak akan lagi menghadiri sidangnya.

Dia merasa sidang selanjutnya tidak akan terselenggara dengan adil seusai komentar Erdogan terkait aksi para duta besar asing tersebut.

Sementara, sidang terbaru Kavala dijadwalkan digelar pada 26 November mendatang. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Turki lain