Pada lima kesempatan, kabinet menyetujui total anggaran Rp 4,8 triliun untuk mendanai pembelian vaksin Sinovac, sedangkan jumlah sebenarnya yang dibayarkan hanya hampir Rp 4 triliun saja.

"Ini berarti sekitar Rp 881 miliar hilang. Di mana sekarang? Siapa yang mengambilnya?" tanya Prasert.

Direktur Organisasi Farmasi Pemerintah, Dr Witoon Danwibul memberikan penjelasan adanya perubahan harga vaksin dan nilai tukar mata uang menyebabkan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar dari jumlah yang dibayarkan.

Jika nantinya harga sebenarnya lebih rendah, sisa anggaran tidak akan digunakan sehingga tidak ada yang bisa mengambil untung.

"Tidak ada uang kembalian dan tidak ada yang mengambil sisa uangnya," ungkap Dr Witoon. (TribunWow.com/Alma Dyani P).

Berita terkini internasional lain