TRIBUNWOW.COM – Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan O Cha membantah penggelapan uang yang dituduhkan padanya.

Hal itu terjadi setelah seorang anggota parlemen Pheu Thai mempertanyakan perbedaan Rp 881 miliar antara anggaran yang disetujui dan harga yang dibayarkan untuk lima batch vaksin Sinovac yang dibeli Thailand.

Dilansir dari Bangkok Post, pemerintah Thailand membela diri dengan mengatakan tuduhan mereka mengantongi uang kembalian dari pembelian Sinovac sebelumnya sama sekali tidak benar dan segala pengeluaran bersifat transparan.

Hal itu diungkapkan PM Prayuth pada hari pertama dalam rangkaian empat hari debat mosi tidak percaya, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Thailand akan Terima 61 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Covid-19 untuk Tahun Ini

Baca juga: Singapura Beri 500 Ribu Dosis Vaksin Pfizer dalam Kesepakatan dengan Australia

PM Prayuth juga dituduh telah membayarkan sejumlah uang untuk memajukan karir politiknya.

"Saya berdoa setiap hari, jadi saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Dan saya bersikeras bahwa pemerintah ini menjalankan tugasnya dengan jujur," ungkap PM Prayuth.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Anutin Charnvirakul juga membantah tuduhan korupsi dana vaksin Sinovac itu.

Sebelumnya, Prasert Chantararuangthong, anggota parlemen Pheu Thai untuk Nakhon Ratchasima mempertanyakan perbedaan Rp 881 miliar dalam anggaran pembelian vaksin Sinovac.

Prasert juga berbicara tentang salah urus situasi Covid-19 dalam debat mosi tidak percaya Selasa lalu.

Parlemen menyatakan memiliki dokumen terkait pembelian vaksin Sinovac dan mengaku mendapat surat-surat dari seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Masyarakat.

Sejak Februari, Thailand telah membeli 18,5 juta dosis vaksin.

Prayuth dikatakan sengaja menetapkan keadaan darurat Covid-19 agar bisa membeli vaksin Sinovac hingga melebihi dosis AstraZeneca yang seharusnya menjadi sumber vaksin utama di Thailand.

Baca juga: Di Thailand, Banyak Pasien Covid-19 Meninggal di Jalanan, Rumah Sakit Penuh Kewalahan Terima Pasien

Baca juga: Thailand Laporkan Rekor Harian Baru dengan Kematian Tertinggi 35 Orang Sehari karena Covid-19

Thailand dikatakan menjadi negara pertama yang mengimpor vaksin Covid-19 dari Sino Biopharmaceutical Limited untuk tujuan komersial.

Diketahui perusahaan itu memiliki hubungan dekat dengan seorang konglomerat di Thailand yang juga dekat dengan pemerintah.

Pada lima kesempatan, kabinet menyetujui total anggaran Rp 4,8 triliun untuk mendanai pembelian vaksin Sinovac, sedangkan jumlah sebenarnya yang dibayarkan hanya hampir Rp 4 triliun saja.

"Ini berarti sekitar Rp 881 miliar hilang. Di mana sekarang? Siapa yang mengambilnya?" tanya Prasert.

Direktur Organisasi Farmasi Pemerintah, Dr Witoon Danwibul memberikan penjelasan adanya perubahan harga vaksin dan nilai tukar mata uang menyebabkan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar dari jumlah yang dibayarkan.

Jika nantinya harga sebenarnya lebih rendah, sisa anggaran tidak akan digunakan sehingga tidak ada yang bisa mengambil untung.

"Tidak ada uang kembalian dan tidak ada yang mengambil sisa uangnya," ungkap Dr Witoon. (TribunWow.com/Alma Dyani P).

Berita terkini internasional lain