Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Ketua Dokter Indonesia Bersatu, dr Eva Sri Diana secara jelas mengkritik pemerintah di hadapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Dilansir TribunWow.com, Eva menyebut kebijakan pemerintah ambigu dalam menangani Covid-19.
Ia pun menyinggung soal dibukanya tempat wisata hingga masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) saat masyarakat diminta berdiam diri di rumah.
Hal itu diungkapkan dalam acara CATATAN DEMOKRASI tvOne, Rabu (14/7/2021).
Baca juga: Ditolak RS karena Penuh, Ibu Hamil Positif Covid-19 Meninggal Bersama Bayi yang Dikandungnya
Baca juga: Fakta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Positif Covid-19, Sempat Kunjungi Lokasi Rawan Penularan
Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Eva meminta pemerintah lebih memperhatikan rakyat.
Menurut dia, pemerintah seharusnya menyediakan kebutuhan pokok rakyat jika ingin PPKM Darurat berjalan efektif.
"Tolong penularan distop, jangan cuma PPKM, rakyat dilarang kerja, dilarang keluar rumah, tapi enggak dikasih makan, enggak dikasih perhatian," ujarnya.
"Kalau mau mencegah itu betul-betul total, biarkan rakyat di rumah, beri mereka tenang, beri mereka makan, beri mereka keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan, beri mereka keadilan."
Karena itulah, Eva menyebut kebijakan pemerintah terkesan ambigu.
Ia lantas membandingkan nasib rakyat dengan banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia.
"Ini sekarang kebijakan ambigu, enggak boleh begini rakyat tapi TKA masuk," kata Eva.
"Katanya enggak boleh pindah-pindah, itu kan perpindahan orang. Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh jalan-jalan tapi tempat wisata dibuka."
"Saya paham maksudnya kenapa tempat wisata dibuka, mal dibuka, tapi rakyat mikirnya enggak di situ."
"Masalah keadilan, mereka memandang seakan-akan jadi alat keadilan, jadi alat pemerintah," sambungnya.
Baca juga: 300 Ribu Paket Obat Gratis akan Dibagikan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan Minggu Ini
Baca juga: Wali Kota Solo Gibran Positif Covid-19 setelah Kunjungi Tempat Rawan, Ini Kondisi Istri dan Anaknya
Kritik Eva itu pun langsung dijawab Ngabalin.
Ali mengungkit anggota DPR Fadli Zon yang sempat membahas soal bandara yang masih dibuka saat jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.
"Saya dengan teduh dengan tenang mendengar dokter dan Bang Fadli (Fadli Zon) ya," jawab Ngabalin.
"Kalau bicara bagaimana pintu bandara, sudah itu ada urusan yang memang clear dilakukan pemerintah."
"Tidak usah khawatir dengan poin itu."
Lebih lanjut, Ngabalin menjawab kritik soal Indonesia yang mengirimkan bantuan tabung oksigen ke India.
Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia membantu negara lain yang dilanda musibah pandemi.
"Kalau masalah tabung oksigen bantuan Indonesia ke India."
"Indonesia punya tanggungjawab dalam situasi darurat itu untuk menyiapkan yang mereka butuhkan," tukasnya.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-10.21:
Luhut: Yang Bicara Tak Terkendali, Nanti Saya Tunjukkan ke Mukanya
Di sisi lain, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali dengan baik.
Bahkan ia yakin bahwa pekan ini penularan Covid-19 di Indonesia akan segera melandai.
Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin (12/7/2021).
Dilansir TribunWow.com, Luhut menyampaikan poin-poin penting terkait PPKM Darurat hingga vaksinasi.
Ia yakin bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan angka penularan Covid-19 akan menampakkan hasil pada beberapa hari mendatang.
"Saya pikir dengan pelaksanaan vaksinasi, PPKM jalan secara bersamaan, obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya melihat empat lima hari ke depan situasinya akan membaik," ujar Luhut dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Oleh sebab itu, Luhut membantah tegas anggapan yang menyebut bahwa kondisi pandemi di Indonesia tak terkendali.
Bahkan, ia menantang semua pihak yang masih meragukan hal tersebut untuk melakukan pembuktian langsung.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali," ujar Luhut.
"Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," tegasnya.
Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali itu tak menepis bahwa pemerintah mengalami banyak kendala.
Namun, pemerintah juga berusaha memperbaiki kendala-kendala tersebut.
"Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes, kita punya banyak masalah."
"Dan masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim bekerja sangat kompak," ucap Luhut.
"Presiden memberikan direction yang sangat jelas, dan Presiden, saya katakan, in charge di semua ini," kata dia.
Dengan demikian, Luhut menegaskan bahwa arahan Jokowi membuat pelaksana tidak merasakan ada masalah.
"Semua kami putuskan secara terintegrasi," tutur Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyebut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang hampir mencapai target.
Ia menyebut bahwa bilitas selama PPKM Darurat menurun 10 - 15 persen dari target sebesar 20%.
"Hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan penurunan aktivitas masyarakat 10-15 persen dari target kita 20 persen atau lebih," ujar Luhut.
Hasil tersebut berdasarkan pantauan dari indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility serta indeks cahaya malam. (TribunWow.com/Rilo)