"Saya melihat, mohon maaf ya, Menteri Pendidikan. Saya dosen, terdampak betul," ungkap pengamat politik dari Universitas Al Azhar ini.

"Pak Nadiem memang mengatakan, 'Profesor itu enggak penting'. Kita yang mati-matian berdarah-darah di kampus yang mengkritik habis," lanjutnya.

"Kedua, kebijakannya kontroversi," tambah Ujang.

Baca juga: BTP Kandidat Kuat Menteri Investasi, Refly Harun: Sampai Kapanpun Ahok Tidak Bisa Menjadi Menteri

Misalnya pada kebijakan "Kampus Merdeka", banyak dosen akan menganggur karena SKS mereka tersedot untuk kuliah praktek yang dicanangkan Nadiem.

"Kementerian lain misalnya Kementerian Desa," singgung Ujang.

"Itu 'kan ada jual beli jabatan, diindikasikan begitu. Ini 'kan jadi persoalan, masak dibiarkan? Tolong diinvestigasi dong, Pak Jokowi," lanjutnya.

Ia menyinggung ada dua aspek penting dalam keputusan seorang menteri dapat diganti atau tidak, yakni secara politis dan kinerja.

"Ini penting karena ada dua ukuran dalam reshuffle. Yang pertama, ukuran subjektif. Ukuran politis. Kalau dia tidak berprestasi bisa saja tidak diganti karena politis," terang Ujang.

"Tetapi ukurannya yang objektif apa? Ya, kinerja. Kalau kinerjanya bagus, maka pertahankan, kalau enggak ya sikat," tambah dia. (TribunWow.com/Brigitta)

Baca berita terkait lainnya