Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik sekaligus Sosiolog Arief Munandar menyebut nama menteri yang layak masuk dalam daftar reshuffle.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Bang Arief, Minggu (18/4/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Reaksi Mahfud MD setelah Demokrat Versi KLB Ditolak, Ungkit Hubungan dengan Moeldoko dan SBY
Muncul sejumlah nama yang diprediksi akan masuk dalam daftar reshuffle.
Arief Munandar lalu menyebut nama yang menurut dia bisa masuk dalam daftar reshuffle, yakni Menko Polhukam Mahfud MD lantaran kerap membuat pernyataan kontroversial.
"Banyak banget keributan yang terjadi dari statement Prak Mahfud," ungkap Arief Munandar.
Ia memberi contoh pada momen kepulangan eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menuai kontroversi karena menimbulkan kerumunan di tengah pandemi.
"Yang paling diingat publik adalah terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab. Gue enggak ngerti pentingnya apa (Mahfud MD) mengomentari bahwa Rizieq Shihab itu pengikutnya enggak banyak?" tanya Arief.
Diketahui saat itu Mahfud MD mempersilakan agar pengikut atau simpatisan Rizieq Shihab menjemput di bandara asalkan tertib.
"Kemudian dijawab kontan oleh pendukungnya Habib Rizieq. Itu bahkan ada ratusan ribu, sehingga bandara sempat chaos," lanjut Arief.
Baca juga: Beda dengan yang Lain, Ujang Komarudin Usul 2 Menteri Ini Ikut Di-reshuffle: Belum Kinclong
Ia menyebut contoh lain ketika pernyataan Mahfud membuat kontroversi lainnya.
"Belum lagi hal-hal yang lain. Misal ketika publik dibuat pusing ketika Pak Mahfud dalam suatu acara di televisi swasta mencoba memberi kita pemahaman bahwa ada pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM," kata Arief.
"Itu kocak," komentar pengamat politik ini.
Menurut Arief, pernyataan Mahfud MD tentang pelanggaran HAM itu justru menimbulkan kebingungan yang lebih besar lagi.
"Satu lagi misalnya, dalam pembentukan Satgas BLBI yang ditugaskan menyelamatkan uang negara Rp108 triliun," katanya.
Setelah itu, banyak yang bertanya kenapa satgas baru dibentuk sekarang.
Jawaban Mahfud MD disebut semakin membuat kebingungan masyarakat.
"Jawabannya Mahfud, 'Ya karena sekarang kita berkuasa'," ungkap Arief.
"Kalau bicara penyebab kehebohan, the king-nya adalah Pak Mahfud dan Pak Mahfud harusnya digeser," tegasnya.
Lihat videonya mulai menit 11.40:
Ujang Komarudin Usul 2 Menteri Ini Ikut Di-reshuffle
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada dua menteri yang perlu dievaluasi bahkan jika perlu dirombak.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (15/4/2021).
Dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Hendri Satrio Ungkap Ciri-ciri Menteri yang Bakal Di-reshuffle: Sering Ditegur Jokowi Langsung
Beberapa tokoh mulai memprediksi nama-nama yang akan diganti, misalnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi, hingga Menteri Kominfo Johnny G. Plate.
Namun berbeda dengan prediksi tersebut, Ujang menyebut ada menteri lain yang seharusnya dievaluasi.
"Secara umum kinerja menteri ini, mohon maaf, di tengah darurat Corona ini belum ada yang luar biasa, belum ada yang kinclong," komentar Ujang Komarudin.
Dalam skala 0 sampai 100, Ujang mengaku hanya akan memberi nilai 50 pada kinerja kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi ini.
Ia memberi contoh pada kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Saya melihat, mohon maaf ya, Menteri Pendidikan. Saya dosen, terdampak betul," ungkap pengamat politik dari Universitas Al Azhar ini.
"Pak Nadiem memang mengatakan, 'Profesor itu enggak penting'. Kita yang mati-matian berdarah-darah di kampus yang mengkritik habis," lanjutnya.
"Kedua, kebijakannya kontroversi," tambah Ujang.
Baca juga: BTP Kandidat Kuat Menteri Investasi, Refly Harun: Sampai Kapanpun Ahok Tidak Bisa Menjadi Menteri
Misalnya pada kebijakan "Kampus Merdeka", banyak dosen akan menganggur karena SKS mereka tersedot untuk kuliah praktek yang dicanangkan Nadiem.
"Kementerian lain misalnya Kementerian Desa," singgung Ujang.
"Itu 'kan ada jual beli jabatan, diindikasikan begitu. Ini 'kan jadi persoalan, masak dibiarkan? Tolong diinvestigasi dong, Pak Jokowi," lanjutnya.
Ia menyinggung ada dua aspek penting dalam keputusan seorang menteri dapat diganti atau tidak, yakni secara politis dan kinerja.
"Ini penting karena ada dua ukuran dalam reshuffle. Yang pertama, ukuran subjektif. Ukuran politis. Kalau dia tidak berprestasi bisa saja tidak diganti karena politis," terang Ujang.
"Tetapi ukurannya yang objektif apa? Ya, kinerja. Kalau kinerjanya bagus, maka pertahankan, kalau enggak ya sikat," tambah dia. (TribunWow.com/Brigitta)