Karena itu, ia menyebut sanksi saja tak cukup diberikan untuk sang kepala KSP.

"Kalau itu tidak dilakukan, presiden yang memberikan sanksi tegas."

"Bukan sanksi ya, keputusan presiden yang tegas untuk memberhentikan Moeldoko kalau tetap ingin men-take over Partai Demokrat."

"Harusnya dari awal begitu pilihannya agar Istana tidak dituduh terlibat dalam skenario take over ini," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.16:

Yasonna Laoly: Dongkol Banget sama Kubu AHY

Dalam kesempatan lain, sebelumnya Yasonna Laoly meluapkan kejengkelannya pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Yasonna mengaku dongkol pada kubu AHY karena sebelumnya melayangkan tudingan pada pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserang, Sumatera Utara.

Dengan keputusan tersebut, posisi Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB pun dianggap tak sah oleh pemerintah.

"Sejak awal saya kan sudah sampaikan, pada saat Pak SBY atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY," ucap Yasonna, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (1/4/2021).

"Bahkan AHY sebagai ketua umum Demokrat mengirim surat ke Istana."

Yasonna langsung mengaku dongkol pada kubu AHY.

Menurut dia, kubu AHY terus menyerang dan menuduh pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

"Kita tuh sebenarnya udah dongkol banget," ujar Yasonna.