TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terkait dengan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Menurut Refly, sanksi saja tak cukup diberikan pada Moeldoko.

Baca juga: Respons Desakan agar Moeldoko Mundur dari KSP, Refly Harun: Harusnya dari Awal, Bukan setelah Kalah

Baca juga: Habiskan Waktu dengan Istri, Moeldoko Unggah Aktivitasnya Pasca Kalah dari Kubu AHY

Dalam kanal YouTube tvOneNews, Minggu (4/4/2021), Refly menyebut Jokowi berhak memecat menteri, termasuk Moeldoko.

"Yang namanya presiden ya bisa saja memecat atau memberhentikan Moeldoko dan menteri lainnya," kata Refly.

"Karena mereka kan pembantu presiden, bukan pejabat negara yang dipilih."

"Sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya semata-mata tergantung pada presiden," sambungnya.

Menurut Refly, Jokowi harus mengambil tindakan tegas jika ingin membuktikan pemerintah tak terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Ia mengatakan, Jokowi setidaknya harus memberikan dua pilihan pada Moeldoko.

Baca juga: Alasan Razman Arif Pilih Hengkang dari Demokrat Kubu Moeldoko, Sebut Nazaruddin Hanya Jadi Beban

Baca juga: Andi Mallarangeng Terkekeh Bayangkan Moeldoko Gugat Yasonna Laoly ke PTUN: Ini Baru Pertama Kali

Pilihan tersebut terkait dengan jabatan Moeldoko kini di KSP dan Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara.

"Waktu itu saya sudah mengatakan kalau presiden ingin menunjukkan dia tidak terlibat apa-apa soal take over Partai Demokrat ini," ucap Refly.

"Maka dia harus memberikan pilihan pada Moeldoko."

"Tetap jadi KSP, lepaskan Demokrat."

"Atau berjuang menjadi ketua umum Partai Demokrat tapi lepaskan jabatan KSP," tambahnya.

Refly melanjutkan, Jokowi akan semakin dianggap terlibat jika tak mau bertindak tegas terhadap Moeldoko.