TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pernyataan politisi senior, Amien Rais.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menyebut pemerintah hingga kini tak punya wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga kali.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube KompasTV, Senin (15/3/2021).

Mahfud juga tak keberatan saat Amien Rais menyebutnya kini sudah berubah.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Kecurigaan Amien Rais soal Wacana Presiden 3 Periode: Itu Urusan MPR

Baca juga: Tanggapi Kecurigaan Amien Rais soal Upaya Ubah Aturan Presiden 3 Periode, Ali Ngabalin: Faktor Uzur

Ia pun enggan menanggapi penilaian Amien Rais tersebut.

"Enggak apa-apa, itu enggak perlu ditanggapi," ujar Mahfud.

"Orang berubah, enggak berubah itu kan urusan Pak Amien Rais."

Lantas, Mahfud membahas soal isu wacana memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Menurut Mahfud, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah membahas isu tersebut.

"Yang kedua, soal jabatan presiden tiga periode itu urusan partai politik dan MPR ya," ujar Mahfud.

"Di kabinet enggak pernah bicara kayak gitu, bukan bidangnya."

"Itu urusan partai politik ya, mau berubah mau enggak."

Baca juga: Soal Moeldoko, Amien Rais: Saya Tidak Yakin Dia Seberani Itu Tanpa Kedipan dari Lurah Kita Itu

Baca juga: Ditemui Amien Rais soal Penembakan FPI, Mahfud MD Ungkap Jawaban Jokowi: Kalau Tahu Hukum

Mahfud bahkan mengutip pernyataan Jokowi.

Ia mengatakan, Jokowi meyakini ada dua alasan hingga ada pihak mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan Anda punya jejak digitalnya kalau ada orang mendorong Pak Jokowi jadi presiden lagi," ucap Mahfud.

"Kata Pak Jokowi nih, hanya ada dua alasannya, satu ingin menjerumuskan, satu ingin menjilat."

"Itu kan kata Pak Jokowi, jadi jangan diseret-seret ke kabinetlah."

"Itu urusannya MPR dan partai politik, dan itu haknya," sambungnya.

Karena itu, Mahfud kembali menegaskan belum ada pembahasan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga kali.

"Kan asyik baca gitu, tapi pemerintah enggak ada wacana mau tiga kali, empat kali."

"Kita sekarang pakai undang-undang yang berlaku aja," tandasnya. 

Simak videonya berikut ini:

Singgung Demokrat, Mardani Ali Peringatkan Jokowi

Sementara itu dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut bahwa wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat berbahaya.

Tidak hanya bagi bangsa dan negara tetapi juga bagi kelangsungan demokrasi, karena menurutnya justru akan mengembalikan seperti era orde baru.

"Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan presiden tiga periode," ujar Mardani, dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, Senin (15/3/2021).

"Karena itu bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati," imbuhnya.

Hanya saja, Mardani menyadari dan membenarkan bahwa memang ada peluang untuk merubah UUD 1945 tentang jabatan presiden.

Baca juga: Pernah Dampingi SBY, Jusuf Kalla Beri Dukungan untuk Partai Demokrat, AHY: Miliki Hubungan Sejarah

Bahkan dikatakannya peluang tersebut sangat terbuka lebar, mengingat kondisi pemerintahan yang begitu mendominasi partai politik.

"Kedua, wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang, apalagi ada gerakan Demokrat mau dikooptasi, atau sudah dikooptasi," jelas Mardani.

"Syaratnya 75 persen, itung-itungannya bisa 83 persen."

Maka dari itu, sebagai pihak yang menolak jabatan presiden tiga periode, Mardani meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menjaganya.

Terlebih menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebelumnya sudah menegaskan tidak akan mengubahnya.

"Ketiga, Pak Jokowi di 2019 sudah menyatakan tidak mungkin tetapi, hati-hati Pak Jokowi terhadap orang-orang yang ingin mengambil muka atau menjerumuskan Pak Jokowi," ungkapnya. (TribunWow/Tami/Elfan)