Isu Kudeta Partai Demokrat

Pengamat Sebut Pemerintah Tak Tertarik Lakukan Manuver di Polemik Partai Demokrat: Terlalu Berisiko

Editor: Mohamad Yoenus
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase foto Kepala KSP Moeldoko dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengamat Politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik partai Demokrat.

"Inilah yang jadi ladang subur bagi para makelar politik untuk mengumbar janji guna mencari pendanaan, lalu membuat laporan Asal Bapak Senang," katanya.

Ray menyarankan agar Pemerintah konsisten menggunakan dasar hukum yang obyektif dalam memutuskan perkara ini, untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik.

Jangan sampai menurutnya kasus Demokrat memperburuk Indeks Demokrasi di Indonesia yang akan berpengaruh pada iklim investasi.

Baca juga: Bukan Moeldoko, Salim Said Sebut SBY yang Pertama Kudeta Demokrat: Kok Dipaksakan AHY Jadi Ketua

Jhoni Allen akan Laporkan AHY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun berencana melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke polisi.

Hal itu lantaran AHY dianggap telah mengubah mukadimah atau pembukaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dari versi awal Partai Demokrat tahun 2001.

Menurut Jhoni, mukadimah dalam partai seharusnya tidak boleh diubah kecuali pasal yang ada di dalamnya.

Baca juga: Dicecar Najwa Shihab, Darmizal Bantah Pemilihan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Hasil Aklamasi

"Kita akan melaporkan AHY memalsukan akta AD/ART 2020 khsususnya mengubah mukadimah dari pendirian partai."

"Tidak boleh. Pasal boleh berubah tapi mukadimah tidak boleh berubah," ungkap Jhoni dalam konferensi pers pada Kamis (11/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Oleh karena itu, Jhoni menyebut AHY harus bertanggungjawab dengan adanya perubahan mukadimah tersebut.

Pasalnya, AHY dianggap telah melakukan perencanaan secara terstruktur dan masif dan merampas hak kedaulatan para kader Demokrat.

"Agus Harimurti Yudhoyono harus bertanggungjawab melakukan perencanaan terstruktur, masif dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke."

"Dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai dengan mukadimah awalnya pendirian Partai Demokrat," jelas Jhoni.(Tribunnews.com/Taufik Ismail, Inza Maliana)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Prediksi Pemerintah Tidak akan Bermanuver di Kasus Demokrat dan Kubu Moeldoko Berencana Laporkan AHY ke Polisi, Demokrat: Sedikit-sedikit Bawa ke Ranah Hukum