"Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh Ketua Umum waktu itu masih Pak SBY. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Jadi KTA ini, ini KTA saya, ini ada Ketua Umum dengan Sekjen, Pak Hinca waktu itu," ujarnya.

"Nah, sekarang Pak Moeldoko ditetapkan sebagai anggota Partai Demokrat. KTAnya mana? Nomor KTAnya berapa? Tidak ada. Terus, dipilih sebagai Ketua Umum. Ini kan aneh," sambung dia.

Simak videonya mulai menit ke- 12.50:

Ray Rangkuti: Nonaktifkan Pak Moeldoko

Sebelumnya dalam kesempatan lain, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan KLB Partai Demokrat.

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko, Sebut Bahaya bagi Demokrasi dan Presiden

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statament," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)