TRIBUNWOW.COM - Pendiri Partai Demokrat sekaligus peserta kongres luar biasa (KLB), Max Sopacua memberikan penawaran kepada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Dilansir TribunWow.com, Max Sopacua menawarkan jabatan kepada Andi Mallarangeng untuk ikut dalam kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Jawaban Max Sopacua saat Ditantang Andi Mallarangeng Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat

Baca juga: Pidato Perdana Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB, Berapi-api Serukan Kejayaan Demokrat

Sebagaimana diketahui, Max Sopacua dkk telah menggelar KLB di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan secara otomatis menjadi tandingan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Max Sopacua meminta kepada Andi dan kubu kepemimpinan AHY untuk beradu di pengadilan jika tidak menerima dengan hasil KLB tersebut.

Max Sopacua juga menilai Andi dan juga petinggi Partai Demokrat sedang merasa galau dengan adanya KLB tersebut.

Atas dasar itu, dirinya pun menawari Andi untuk bergabung dengan Partai Demokrat hasil KLB di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Kalau Anda mau dan Anda galau, atau teman-teman Anda galau, kami buka peluang untuk Anda menjadi pengurus di Partai Demokrat hasil KLB ini," ujar Max Sopacua.

"Anda mau jadi apa? Silakan, kami tampung Anda sebagai pengurus," tanyanya.

Menanggapi tawaran dari Max Sopacua, Andi tidak memberikan jawabannya.

Ia justru hanya tertawa.

Baca juga: Pengamat Sebut Tak Etis Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Minta Istana Tegur: Mainnya Kurang Cantik

Setelah itu, dirinya mengatakan tetap mengakui bahwa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah adalah yang diketuai oleh AHY, bukan hasil dari KLB yang disebutnya abal-abal.

"Tentu saja kita akan mengantisipasi apapun yang mereka lakukan ini. Termasuk mereka akan mendaftar di Kemenkumham," kata Andi.

Andi lantas meminta adanya tindakan dari negara atau pemerintah, khususnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memiliki kewenangan terkait partai politik.