TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik tanggapi pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi soal rendahnya kesediaan masyarakat untuk mau divaksin Covid-19.
Burhanuddin sebelumnya mengaitkan alasan masyarakat menolak vaksinasi dengan situasi dan hasil Pilpres 2019 lalu.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Senin (22/2/2021), M Taufik dengan tegas membantah pandangan dari Burhanuddin tersebut.
Baca juga: Penolak Vaksin Tinggi, Burhanuddin Minta Pemerintah Ajak Prabowo serta HRS: Jangan Hanya Raffi Ahmad
Baca juga: Jokowi Divaksin Covid-19 Tak Buat Masyarakat Antusias, Hasil Survei Hanya Menurunkan 2 Persen
Menurutnya, tidak ada hubungannya antara mau atau tidaknya masyarakat untuk divaksin dengan Pilpres 2019.
Dirinya mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat soal pentingnya vaksin Covid-19.
Termasuk juga keamanan dari vaksin tersebut.
"Ini Bung Burhan memang jago kalau main-main begini," ujar M Taufik.
"Itu enggak ada hubungannya, kenapa orang belum bersedia divaksin, tadi Pak Jokowi atau Ganjar bilang, ini soal narasi, soal komunikasi," jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan program vaksinasi dilakukan mulai dari tenaga kesehatan.
Menurutnya, selain karena memang memiliki risiko tinggi terapapar Covid-19, tetapi juga sudah paham dan yakin dengan manfaat vaksin tersebut.
Ia menambahkan, berbeda cerita ketika vaksin itu langsung diberikan kepada para pedagang yang dinilai masih awam karena belum banyak mendapatkan sosialisasi.
Maka kemungkinan besar akan menolaknya.
Baca juga: 64 Persen Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia Alami Efek dari Rasa Cemas, Muntah hingga Pingsan
"Saya memberi contoh kan ketika pertama yang didepan adalah mulai tenaga medis, tentara, polisi, ASN, tiba-tiba melompat ke pedagang," ungkapnya.
"Sosialisasinya belum 100 persen utuh, sehingga masih ada orang ragu, karena itu tidak boleh berhenti dalam sosialisasi," jelas M Taufik.
Oleh karenanya, ia kembali menegaskan bahwa persoalan mau atau tidaknya masyarakat untuk divaksin tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019.