Terkini Nasional

Din Syamsuddin Sebut Tak Menutup Kemungkinan Keterlibatan Istana soal Tudingan Radikal: Ada Buktinya

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Din Syamsuddin tanggapi tudingan radikal kepada dirinya serta dugaan keterlibatan pihak istana.

TRIBUNWOW.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin buka suara menanggapi tudingan radikal yang ditujukan kepada dirinya.

Sebagaimana diketahui, tudingan tersebut muncul setelah adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bahkan terkait pelaporan itu disebut ada dugaan keterlibatan dari pihak istana.

Presidium KAMI sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin akhirnya memberikan tanggapan terkait tudingan radikal kepada dirinya, dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (21/2/2021). (YouTube/Karni Ilyas Club)

Baca juga: Din Syamsuddin Dituding Radikal, Jusuf Kalla Justru Beri Pujian: Lebih Hebat daripada Menlu

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB dengan Tudingan Radikal, Pengamat: Yang Lapor Mestinya Malu

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (21/2/2021), Din Syamsuddin mengaku santai dalam menyikapi tudingan tersebut.

Sementara itu terkait dugaan ada keterlibatan pihak istana, dirinya menyebut tidak menutup kemungkinan terjadi.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa dirinya sedikit banyak tahu permainan politik praktis di Tanah Air.

"Saya sebagai pengamat politik, pernah lama juga di politik praktis. Dulu Ketua Litbang Gokar, tentu kita kan selalu mengamati setiap ada rezim yang berkuasa," ujar Din Syamsuddin.

"Apalagi saya pernah di dalam kekuasaan sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban," imbuhnya.

Meski begitu, Din Syamsuddin menilai permainan seperti itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi.

"Ada orang-orang yang mungkin dengan motif berbeda, dengan kepentingan berbeda, apakah untuk memperkuat positioning-nya, karena dia tidak punya political voting di partai politk, di massa, konstituen," terangnya.

"Kemudian kan sering melakukan langkah-langkah seolah-olah berinvestasi, 'wah ini sudah bisa saya redam, ini sudah bisa saya singkirkan'. Itu kan praktik-praktik politik picisan."

Baca juga: Jokowi Diminta Beri Jaminan untuk Din Syamsuddin karena Telah Dilaporkan: Belum Masuk Mengritik

Baca juga: Komentar Refly Harun Din Syamsuddin Dipolisikan atas Dugaan Radikalisme: Adu-mengadu, Aduh Ampun

Menurutnya, pernyataannya itu bukan tanpa alasan.

Din Syamsuddin mengaku mempunyai bukti, meski harus diverifikasi kembali oleh yang bersangkutan.

Hanya saja, ia mengaku tidak terlalu memikirkannya.

"Itu tidak menutup kemungkinan dan ada buktinya, seorang yang ada di istana menulis di Twitter, mungkin perlu diverifikasi kepada yang bersangkutan 'wajib Alumni ITB memecat Din Syamsuddin dari anggota MUA ITB karena tidak menghargai lembaga negara MK," jelas Din Syamsuddin.

"Mungkin juga ada figur-figur lain. Saya sebenarnya tidak terlalu pusing karena itu hak mereka," imbuhnya.

"Karena dalam politik praktis, baik yang punya motivasi benar demi bangsa dan negara ataupun yang permainan-permainan seperti itu sering terjadi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 17.13

Respons Mahfud MD soal Keterlibatan Istana

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pelaporan atas mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Minggu (14/2/2021).

Din Syamsuddin dengan 6 poin tuduhan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Termasuk di antaranya tuduhan Din Syamsuddin mengarah ke gerakan radikal.

Mahfud MD menjelaskan pemerintah tidak akan memproses kasus tersebut karena Din Syamsuddin dinilai hanya bersikap kritis.

Ia lalu mengklarifikasi beredarnya isu Istana ada di balik pelaporan Din Syamsuddin tersebut.

Baca juga: Din Syamsuddin Dituduh Berpolitik, Refly Harun Minta GAR ITB Korek Kampusnya Sendiri: Lihat Dosennya

"Saya mau mengklarifikasi apa? Saya tidak kenal dengan orang yang melapor. GAR itu siapa?" ungkap Mahfud MD.

"Malah saya enggak pernah nyebut istilah GAR," lanjut dia.

Ia mengaku hanya mendengar kabar ada laporan terkait Din Syamsuddin yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Mahfud mengaku tidak tahu-menahu kelompok yang menyebut diri sebagai GAR Alumni ITB.

"Pokoknya ada orang yang mengatasnamakan ITB ketemu dengan Pak Tjahjo Kumolo," kata Mahfud.

"Saya tidak tahu GAR itu apa dan siapa," lanjut mantan politikus PKB ini.

"Jadi saya tidak perlu mengklarifikasi," tambah dia.

Diketahui isu itu beredar karena Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman terdaftar sebagai anggota GAR Alumni ITB.

Walaupun begitu, Mahfud meragukan keterlibatan Istana dalam laporan ini.

Baca juga: Laporkan Din Syamsuddin, GAR ITB Beberkan Bukti Sentimen Agama: Terkait Penusukan Syekh Ali Jaber

"Tetapi bahwa (ada isu) Istana menyuruh seseorang, saya kira tidak mungkin itu. Enggak ada gunanya juga," komentar Mahfud.

"ITB 'kan punya independensi sendiri," tambah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dalam tayangan yang sama, sebelumnya Mahfud MD juga menanggapi isu adanya orang dalam Istana dalam pelaporan Din Syamsuddin.

"Kita tidak mempertimbangkan itu. Siapa yang melapor, apakah ada orang Istana atau tidak," tegasnya.

"Tapi laporannya itu sendiri memang tidak layak untuk dikaitkan dengan radikalisme," tambah Mahfud MD.

Mahfud juga membantah Din Syamsuddin diperkarakan karena terlibat radikalisme.

Ia menilai Din Syamsuddin hanya sosok yang dikenal kritis terhadap pemerintah.

"Kalau radikalisme yang kita lawan, yang diproses secara hukum itu 'kan, satu, ingin mengganti Pancasila di luar prosedur. Dua, ingin mengganti Undang-undang Dasar 1945 dan NKRI di luar cara-cara yang prosedural. Tiga, ingin menggulingkan pemerintah," terang Mahfud. (TribunWow/Elfan/Brigitta)