TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden ke- 10 dan 12, Jusuf Kalla tanggapi tudingan radikal terhadap Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Dilansir TribunWow.com, Jusuf Kalla langsung pasang badan dan justru memberikan pujian kepada Din Syamsuddin.

Dirinya menjadi saksi bahwa Din Syamsuddin adalah seorang tokoh perdamaian antar agama.

Baca juga: Beberkan Tudingan Bukti Din Syamsuddin Diduga Radikal, Ade Armando: Din Sekarang Bukan Din yang Dulu

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB dengan Tudingan Radikal, Pengamat: Yang Lapor Mestinya Malu

Bahkan dikatakannya tidak hanya di Indonesia melainkan sudah level internasional.

Atas perannya tersebut, Jusuf Kalla lantas membandingkan dengan pekerjaan seorang Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Pertama kalau radikal, itu sangat tidak mungkin. Pak Din adalah pelopor daripada perdamaian di Indonesia, dia berdialog antara agama dan secara internasional," ujar Jusuf Kalla seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompascom Reporter on Location, Selasa (16/2/2021).

"Saya sering katakan 'Pak Din Anda ini lebih hebat daripada Menlu, selalu keliling dunia hanya untuk berdiskusi, bermusyawarah dalam hal perdamaian, dalam hal interreligious," ungkapnya.

Oleh karenanya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menyatakan Din Syamsuddin radikal.

"Orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," tegasnya.

Lebih lanjut, terkait pelaporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) yang menyoal Din Syamsuddin melanggar etika sebagai seorang ASN, Jusuf Kalla berikan bantahan.

Menurutnya, tidak ada larangan bagi Din Syamsuddin untuk tetap menyampaikan kritik, meski yang bersangkutan adalah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Komentar Refly Harun Din Syamsuddin Dipolisikan atas Dugaan Radikalisme: Adu-mengadu, Aduh Ampun

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menambahkan, ASN yang tidak berhak untuk mengkritik pemerintah adalah mereka yang berada di struktur pemerintah.

"Yang kedua soal etis berpendapat ASN, saya ingin jelaskan, ASN itu terbagi dua."

"Ada ASN yang berada di struktur pemerintah, itu tidak boleh mengkritik pemerintah," kata Jusuf Kalla.

"Ada ASN akademis, nah itu Pak Din di sini. Dia mengkritik itu bukan soal etika, itu adalah profesi dia, menggunakan keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelasnya menutup.