TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan momen dirinya menjalani konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Karni Ilyas Club, diunggah Minggu (14/2/2021).

Saat itu ia sedang membahas permintaan Jokowi baru-baru ini yang ingin masyarakat lebih aktif mengkritik.

Baca juga: Presiden Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik, Reaksi Fahri Hamzah: Kita Harus Bersyukur

Fahri Hamzah kemudian mengaitkan dengan acara penganugerahan Bintang Mahaputera bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

"Saya sendiri waktu diberikan sama Fadli Zon Bintang Mahaputera itu, sambil menunggu penganugerahan itu saya didatangi protokol Istana yang mengatakan bahwa presiden ingin sekali konferensi pers," kata Fahri Hamzah.

"'Terserah, kalau presiden memang maunya begitu, kami oke saja'," lanjut dia.

Setelah bertanya-tanya ternyata Jokowi sendiri yang ingin mengadakan konferensi pers bersama kedua orang tersebut.

"Ternyata presiden yang ingin, melalui protokol Istana," ungkap Fahri.

"'Fadli nanti saya yang ngurus, insyaallah dia mau'," lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini.

Saat mendengar pernyataan Jokowi dalam konferensi pers, Fahri mengaku itu persis seperti kata-katanya.

Diketahui, Fahri Hamzah dan Fadli Zon dianugerahi penghargaan karena perannya sebagai tokoh yang kerap mengkritik pemerintah.

Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

Menurut Fahri, hal itu relevan dengan permintaan Jokowi baru-baru ini untuk dikritik.

"Terjadilah konferensi pers itu. Yang menarik, pernyatan presiden dalam konferensi pers bertiga, itu mengutip persis pandangan-pandangan saya tentang makna dari pemberian Bintang Mahaputera itu, padahal kami berdua adalah pengkritik," ungkapnya.

Fahri mengaku ada pernyataan lain dari dirinya yang dikutip presiden, terutama terkait keberadaan pengkritik kebijakan pemerintah.

"Pertama saya mengatakan presiden adalah kepala negara, bukan sekadar kepala pemerintahan. Kepala negara berkepentingan menjamin nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dijaga dengan adanya kritik dan oposisi. Itu dikutip oleh presiden," katanya.