TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat aktif mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah.

JK lalu menyoroti aspek lain pada pernyataan Jokowi, mengingat banyaknya kriminalisasi terhadap tokoh yang bersikap kritis.

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Menanggapi sindiran Jusuf Kalla, Mahfud MD menjelaskan permintaan Jokowi adalah upaya membuat demokrasi yang sehat.

"Pernyatan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah dalam mengelola negara," kata Mahfud MD, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/2/2021).

Senada dengan Jokowi, ia meminta masyarakat mengkritik sebanyak-banyaknya.

Terutama jika pemerintah perlu perbaikan.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang demokratis yang sehat, terbuka terhadap kritik," imbau Mahfud.

"Oleh sebab itu presiden mengatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Terkait pernyataan JK yang khawatir mengkritik pemerintah justru akan berakhir kepada panggilan polisi, Mahfud MD membantah.

Baca juga: Polisikan Novel Baswedan karena Cuitan, PPMK Puji-puji Demokrasi Era Jokowi, Lihat Reaksi YLBHI

Ia menjelaskan pemerintah sendiri mengalami dilema tentang bagaimana menghadapi tokoh-tokoh yang kritis.

"Menurut saya, sejak dulu itu ada dilema bagaimana orang mengkritik itu tidak dipanggil polisi," ungkap mantan politikus PKB ini.

Mahfud lalu membandingkan dengan masa jabatan Jusuf Kalla.

Menurut dia, saat itu pun sudah banyak kritik yang disampaikan ke pemerintah.

"Sejak zaman Pak JK aktif masih menjadi wapres, kritik juga berseliweran," singgung Mahfud.