Lebih lanjut, kasus ini dianggap akan diperbincangkan dunia intelijen internasional.

"Sebab dalam perspektif dunia intelijen, ada fatsoen, keberadaan aparat keamanan negara adalah untuk menangkal bahaya terhadap negara, bukan untuk membunuh warga negara sendiri," terang Munarman.

Tidak hanya itu, Munarman menilai kedatangan staf intelijen itu menunjukkan dunia internasional sudah mengetahui kejadian sebenarnya.

Diketahui muncul dua versi berbeda tentang insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek itu, yakni versi polisi dan versi FPI.

"Oleh karenanya yang diturunkan adalah orang yang punya kemampuan investigasi, bukan diplomat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia," tegas Munarman.

Baca juga: Komnas HAM Akui Belum Jelas Pemilik 7 Proyektil di TKP Penembakan Laskar, Antara Polisi atau FPI

Dikutip dari Wartakotalive.com, anggota Komisi I DPR RI M Farhan meminta kedatangan staf intelijen itu diusut pemerintah.

“Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Suzanne Hol ini bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman, dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman,” ungkap Farhan, Minggu (27/12/2020).

Ia menilai kedatangan staf Kedubes Jerman itu merupakan pelanggaran berat.

Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar (Dubes) Jerman untuk memberi teguran khusus.

“Bahkan dipaksa 'untuk memberikan pernyataan bahwa Kedutaan Besar Jerman tidak ada hubungannya dengan FPI tidak akan ikut campur pada masalah menyangkut masalah hukum FPI dan orang Jerman tersebut sudah dikembalikan’,” ungkap Farhan. (TribunWow.com/Brigitta)