Isu Kudeta Partai Demokrat

Bantah soal Isu Jokowi Restui Moeldoko Kudeta Partai Demokrat, Deddy Sitorus: Coba Pakai Logika

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politisi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi soal isu kudeta Partai Demokrat, ditayangkan dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus tak terima saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut dikaitkan dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Menurut dia, Demokrat salah alamat hingga menyurati Jokowi.

Ia mengatakan, tuduhan kudeta terhadap Jokowi adalah hal yang tak masuk akal.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (5/2/2021).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Warta Kota/henry lopulalan)

Baca juga: Kader Demokrat di Daerah Disebut Ingin Mengganti Kepemimpinan AHY, Herzaky Bela AHY: Tuai Apresiasi

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Mulanya, Deddy berharap Demokrat menyebutkan semua pihak yang diduga menjadi dalang gerakan kudeta tersebut.

Ia pun menyinggung nama Kepala Kantor Staf presiden (KSP), Moeldoko, yang dituding aktif melakukan kudeta itu.

"Sampaikan pada publik kader mereka yang katanya ketemu Pak Moeldoko lalu bilang direstui presiden, siapa? Di mana?," ucap Deddy.

"Supaya Pak Moeldoko bisa jawab, masa tanyanya ke presiden?"

Deddy lantas menegaskan bahwa Jokowi tak memiliki kepentingan apa pun hingga perlu mengambil alih Demokrat.

Apalagi, disebutnya, Jokowi sudah memasuki periode kedua pemerintahan.

Baca juga: Refly Harun Bongkar Risiko yang Dihadapi AHY jika Demokrat Dikudeta: Jadi Bukan Siapa-siapa Lagi

"Coba pakai logika, saya kira orang Demokrat kan enggak orang bodoh ya," ucap Deddy.

"Apalagi Pak SBY kita tahu ahli strategi."

"Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan Demokrat?," sambungnya.

Ia mengatakan, Jokowi tak perlu mengambil alih Demokrat.

Pasalnya, pemerintahan Jokowi bakal berakhir di periode kedua.

Halaman
123