TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah persoalan gerakan kudeta kepemimpinan Demokrat merupakan masalah internal.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (6/2/2021), Teuku Riefky menyebut persoalan tersebut sudah melibatkan pihak ekternal, dalam hal ini adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dirinya lalu mencontohkan kasus perebutan kepemimpinan di PDI pada tahun 1996, yakni antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

Baca juga: Disebut Masalah Internal, Sekjen Demokrat Tegaskan Fakta Keterlibatan Moeldoko: Nyata dan Serius

Baca juga: Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini," ujar Teuku Riefky.

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan kongres luar biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati sebagai pimpinan PDI," ungkapnya.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi."

Sebut tidak berbeda dengan persoalan Demokrat saat ini, Teuku Riefky menilai yang dialami PDI juga ada keterlibatan ekternal.

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini, elemen pemerintah," kata Teuku Riefky.

Maka dari itu menurutnya, dengan belajar dari nasib-nasib buruk yang pernah terjadi di partai politik, pihak Demokrat mengambil sikap dan langkah cepat.

Terkait keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam gerakan kuteda Partai Demokrat, Teuku Riefky mengaku dengan tegas tidak bisa membenarkan.

"Jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini," ucapnya.

Baca juga: Disebut Rocky Gerung Tak Layak Bicarakan Demokrat, Ruhut: Mau Ngomong Apa Kita Tahu Siapa Rocky

Dirinya meminta kepada Moeldoko tidak hanya berpedoman pada aspek hukum saja serta tidak menggunakan kekuasaan untuk bisa berbuat apa saja.

"Tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan," harapnya.

"Kalau gerakan semacam GPKPD ini dibiarkan dan dibenarkan, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang besar," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1