"Kita tahu misalnya Zulkifli Hassan sudah mengatakan bahwa tidak mendukung yang namanya pembahasan RUU Pemilu yang tentu ini merupakan sikap Presiden Jokowi," kata Refly Harun.

"Mengapa tidak mendukung, ya karena Presiden Jokowi memberikan sinyal seperti itu, tidak mau ada revisi Undang-undang pemilu dan tidak mau juga ada Pilkada tahun 2022."

"Sebaliknya Demokrat mengambil sikap mereka mendukung RUU Pemilu direvisi dan Pilkada 2022, sama dengan sikapnya PKS," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 10.15:

Duduk Perkara, AHY Sebut Berkaitan dengan Pilpres 2024

Gerakan kudeta atau mengambil alih secara paksa kekuasaan partai politik disebut menyasar Partai Demokrat.

Dugaan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut gerakan kudeta paksa tersebut berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurutnya, gerakan kudeta paksa itu diketahui dari banyaknya laporan atau aduan dari para pimpinan maupun kader Partai Demokrat selama 10 hari terakhir.

Mereka melaporkan adanya gerakan dan manuver politik yang sistematis yang dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai.

Baca juga: Buntut Panjang Kasus Abu Janda, Relawan Pro Jokowi Anggap Buzzer Berbahaya: Roy Suryo Saja Dibully

"Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," jelas AHY.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

AHY menjelaskan bahwa para oknum tersebut mencoba untuk mempengaruhi para pimpinan dan kader politik untuk mendukung rencana pergantian ketua umum Demokrat.

Putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan rencana politik di Pilpres 2024 mendatang.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.