TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan tanggapannya terkait gejolak di Partai Demokrat.

Melalui ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Partai Demokrat disebut mendapatkan ancaman kudeta yang dipelopori oleh lima orang, satu di antaranya merupakan pejabat pemerintahan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut pengambilalihan Demokrat lebih mudah ketimbang PKS.

Hal itu disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya, Refly Harun, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Sehari Sebelum AHY Umumkan Gerakan Kudeta Demokrat, SBY: Banyak Cara Berpolitik yang Bermoral

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam kesempatan itu, Refly Harun mulanya menyinggung kondisi perpolitikan di Tanah Air antara partai koalisi dengan oposisi.

Dapat dipastikan hanya ada tiga partai di parlemen yang memiliki posisi sebagai oposisi selain Demokrat, yakni PKS dan PAN.

Refly Harun menilai alasan dari rencana untuk mengambil alih Demokrat tentu karena partai tersebut berada di luar pemerintahan.

"Pertanyaannya adalah mengapa kemudian Demokrat harus diambil?"

"Analisisnya begini, sederhananya adalah kita tahu bahwa partai-partai yang ada saat ini cuman tiga yang berada di luar istana," ujar Refly Harun.

Terkait kondisi tersebut, Refly Harun menyebut Demokrat lebih mudah diambil alih dibandingkan PKS.

Menurut analisis dari Refly Harun, alasannya karena Demokrat merupakan partai dengan spectrum kanan.

Sementara itu, PKS memiliki spectrum kiri dan tentunya sangat kental dengan ideologinya.

"Dari tiga partai yang berada di luar istana ini, partai yang dalam spectrum kiri itu hanya Demokrat, maka sebenarnya jauh lebih mudah mengambil Demokrat dibandingkan mengambil PKS," ungkapnya.

"Karena PKS partai yang ideologi, sehingga jauh lebih berat."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Lebih lanjut, Refly Harun membahas sikap PAN yang dinilai sudah sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).