TRIBUNWOW.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai buka suara soal pemerintah yang mengharuskan vaksinasi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Pigai mengaku setuju untuk divaksinasi.

Meski begitu, dirinya menyebut bahwa vaksinasi bukanlah menjadi kewajiban melainkan suatu hak bagi setiap warga negara.

Baca juga: Muncul Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan, Benarkah? Ini Kata Kemenkes

Baca juga: Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Covid-19 sebagai Rongsokan, dr Tirta: Jangan Berlagak Pahlawan

Dalam kesempatan itu, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.

Dirinya juga menghargai langkah dari pemerintah yang hadir untuk melayani kesehatan masyarakat.

Namun dikatakannya, bahwa kesiapannya untuk divaksin itu dengan catatan dilakukan pada antrian yang terakhir.

"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta," ujar Pigai.

"Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," jelasnya.

Meski tidak menolak soal vaksinasi, dirinya kembali menegaskan tidak setuju ketika pemerintah melakukannya dengan cara mewajibkan.

Oleh karenanya, Pigai berharap soal mau atau tidaknya divaksinasi harus diserahkan kepada masing-masing warga yang bersangkutan.

"Itu hak dong, warga negara berhak menentukan karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," kata dia.

"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Baca juga: Chat Raffi Ahmad ke Dedi Mulyadi soal Viral Pesta seusai Divaksin: Digoreng Orang yang Mau Jatuhin

Selain itu, Pigai meminta pemerintah benar-benar sungguh-sungguh dalam program vaksinasi tersebut.

"Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," harapnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal pilihan vaksin yang diinginkan, Pigai terang-terangan bukan yang diumumkan oleh pemerintah saat ini.