"Seperti yang paling gampang misalnya vaksin meningitis kalau kita melakukan umrah maupun haji. Itu juga jadi syarat perjalanan," lanjutnya.

Contoh lain, pengunjung dari luar negeri yang hendak menyambangi Afrika diharuskan menjalani vaksin tertentu.

"Jadi memang vaksin ini bisa digunakan dalam perjalanan, terutama pada saat kita akan mendatangi suatu daerah yang memang penyakitnya itu endemik di daerah tersebut," jelas Nadia.

Meskipun begitu, Nadia menyebutkan wacana ini baru diutarakan sehari yang lalu oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan rencana ini masih perlu didiskusikan dengan matang.

Pasalnya program vaksinasi baru dimulai pada 14 Januari 2021.

"Tentunya ini baru kemarin diskusi mengenai adanya sertifikat (syarat) perjalanan ini," papar Nadia.

"Ini juga masih akan kita diskusikan dan kita matangkan, karena kalau kita melihat vaksinasi saja baru mulai 4 hari yang lalu," lanjutnya.

Baca juga: Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Covid-19 sebagai Rongsokan, dr Tirta: Jangan Berlagak Pahlawan

Ia menyebut program vaksinasi masih menjadi perjalanan panjang, mengingat saat ini vaksin diprioritaskan untuk tenaga medis dan pejabat publik.

Sementara itu masyarakat umum baru dapat menerima vaksin mulai April dan Mei 2021.

Menurut Nadia, diprediksi program vaksinasi baru selesai pada Desember 2021.

"Sebenarnya pemberlakuan sertifikat dalam vaksinasi perjalanan ini bukan satu intervensi sendiri," ungkit Nadia.

"Tentunya kita perlu melihat bagaimana situasi epidemiologi terkait pengendalian kasus Covid-19 itu sendiri," lanjutnya.

Selain itu ia menyoroti ketentuan ini belum dapat diberlakukan, mengingat hampir seluruh daerah di Indonesia masih mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.

Nadia menambahkan, saat ini baru ada 3 juta dosis vaksin di Indonesia.

Artinya baru 1,5 juta orang yang dapat menerima vaksin, mengingat setiap orang harus disuntik dua kali. (TribunWow.com/Brigitta)