TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penjelasan ahli terkait banyaknya orang yang takut atau enggan divaksin untuk mencegah penularan Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Ganjar Pranowo, Minggu (17/1/2021).

Diketahui Ganjar telah menerima vaksin buatan Sinovac pada Kamis (14/1/2021) lalu.

Baca juga: Vaksin Sinovac Tak Jadikan Pasien Kebal Covid-19, Kemenkes: Kemungkinan Sakit 35 Persen

Ia kemudian mengundang peneliti vaksin Covid-19 dr Yetty Movieta Nency untuk menjelaskan manfaat program vaksinasi.

Mulanya ia menunjukkan lengannya yang sudah disuntik vaksin.

"Banyak orang bertanya, 'Pak, medeni (menakutkan)'," singgung Ganjar Pranowo.

"Sebenarnya harus takut enggak sih, Bu?" tanya dia.

Yetty menjelaskan hal yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat tentang vaksin dan manfaatnya.

Ia menilai ada beberapa alasan kemungkinan seseorang menolak divaksin.

"Enggak, ya. Pertama orang itu harus diberi pengetahuan dulu mengenai vaksin," jelas Yetty.

"Kenapa orang takut, orang menolak, orang negatif dulu itu karena mereka tidak paham," katanya.

"Ada yang tidak paham tujuannya atau juga tidak peduli," lanjut peneliti di Universitas Diponegoro ini.

Baca juga: Muncul Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan, Benarkah? Ini Kata Kemenkes

Ia kemudian menerangkan ada alasan vaksinasi yang harus dilakukan terhadap seluruh masyarakat.

Yetty mengingatkan, situasi pandemi Covid-19 secara global sudah darurat, bahkan mengkhawatirkan.

"Tujuan vaksin 'kan harus dipahami dulu bahwa itu untuk menimbulkan imunitas. Apalagi sekarang dalam kondisi wabah yang seperti ini, kondisi benar-benar sudah sangat emergency," terangnya.

"Ini sudah pandemi, emergency di seluruh dunia. Angka kematiannya kita lihat saja per minggu ini sudah 23.000 nyawa," singgung Yetty.

Meskipun angka tersebut tidak mencapai 1 persen jumlah penduduk Indonesia, Yetty menyinggung kemungkinan Covid-19 menjangkiti anggota keluarga atau orang yang kita kenal.

"Jangan dilihat penduduk Indonesia sekian, angka segitu sedikit. Enggak begitu," tegasnya.

"Bagaimana kalau satu dari 23.000 itu anggota keluarga kita? Semua orang pasti tidak rela 'kan," jelas Yetty.

Ganjar membenarkan hal tersebut.

"Jadi angka absolutnya tetap harus dilihat," komentar Ganjar.

"Tidak boleh satu pun harusnya meninggal 'kan, harusnya seperti itu," tegas Yetty.

Lihat videonya mulai menit 1.00:

Muncul Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi angkat bicara tentang kemungkinan sertifikat vaksin Covid-19 menjadi syarat melakukan perjalanan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (17/1/2021).

Diketahui sementara ini hasil tes PCR atau rapid test antigen terhadap Covid-19 menjadi syarat melakukan perjalanan ke luar kota.

Baca juga: Netizen Malaysia Iri, Bandingkan Kecepatan Vaksin Covid-19 di Indonesia dan Singapura

Kini setelah program vaksinasi mulai dilakukan, beredar isu sertifikat telah menerima vaksin akan menggantikan syarat tersebut.

"Sebenarnya vaksinasi sebagai salah satu syarat perjalanan itu sebelumnya kita sudah pernah punya beberapa contoh," singgung Siti Nadia Tarmizi.

"Seperti yang paling gampang misalnya vaksin meningitis kalau kita melakukan umrah maupun haji. Itu juga jadi syarat perjalanan," lanjutnya.

Contoh lain, pengunjung dari luar negeri yang hendak menyambangi Afrika diharuskan menjalani vaksin tertentu.

"Jadi memang vaksin ini bisa digunakan dalam perjalanan, terutama pada saat kita akan mendatangi suatu daerah yang memang penyakitnya itu endemik di daerah tersebut," jelas Nadia.

Meskipun begitu, Nadia menyebutkan wacana ini baru diutarakan sehari yang lalu oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan rencana ini masih perlu didiskusikan dengan matang.

Pasalnya program vaksinasi baru dimulai pada 14 Januari 2021.

"Tentunya ini baru kemarin diskusi mengenai adanya sertifikat (syarat) perjalanan ini," papar Nadia.

"Ini juga masih akan kita diskusikan dan kita matangkan, karena kalau kita melihat vaksinasi saja baru mulai 4 hari yang lalu," lanjutnya.

Baca juga: Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Covid-19 sebagai Rongsokan, dr Tirta: Jangan Berlagak Pahlawan

Ia menyebut program vaksinasi masih menjadi perjalanan panjang, mengingat saat ini vaksin diprioritaskan untuk tenaga medis dan pejabat publik.

Sementara itu masyarakat umum baru dapat menerima vaksin mulai April dan Mei 2021.

Menurut Nadia, diprediksi program vaksinasi baru selesai pada Desember 2021.

"Sebenarnya pemberlakuan sertifikat dalam vaksinasi perjalanan ini bukan satu intervensi sendiri," ungkit Nadia.

"Tentunya kita perlu melihat bagaimana situasi epidemiologi terkait pengendalian kasus Covid-19 itu sendiri," lanjutnya.

Selain itu ia menyoroti ketentuan ini belum dapat diberlakukan, mengingat hampir seluruh daerah di Indonesia masih mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.

Nadia menambahkan, saat ini baru ada 3 juta dosis vaksin di Indonesia.

Artinya baru 1,5 juta orang yang dapat menerima vaksin, mengingat setiap orang harus disuntik dua kali. (TribunWow.com/Brigitta)