"Kalau kita lihat, kalau pun dia mengakui bahwa itu muatannya adalah dirinya, tapi dia tidak pernah memaksudkan itu selain untuk kepentingan pribadi," jelas Andy Yentriyani.

Andy meminta penegak hukum lebih memperhatikan tersangka penyebar video, bukan pembuatnya.

"Jadi harusnya perhatian publik dan juga para penegak hukum lebih kepada penyebarannya, bukan kepada siapa yang ada dalam video tersebut," komentarnya.

"Penetapan ini menurut kami tidak dibarengi dengan suatu pemikiran yang lebih utuh untuk melihat konteks peristiwa penyebarluasan," lanjut Andy.

Sementara Gisel dan MYD sudah telanjur ditetapkan sebagai tersangka, Andy menilai Undang-undang Pornografi yang digunakan untuk menjerat mereka sudah cacat hukum sejak awal.

"Proses hukum baru sampai tahapan itu, tentunya ada proses-proses lanjutan," Andy mengingatkan.

Ia berharap Gisel mendapat pendampingan yang baik selama menjalani proses hukum.

"Saya pikir yang perlu dipastikan justru pada saat diproses, bantuan hukum yang diperoleh memiliki perspektif bagaimana menempatkan perempuan berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Andy menyebutkan kasus yang menimpa selebriti tersebut bukan pertama kali terjadi.

Ia menilai hal ini terjadi akibat Undang-undang Pornografi yang justru lebih berpotensi mengkriminalisasi korban.

"Kami sungguh berharap di kepolisian, kejaksaan, dan juga nanti di pengadilan akan memberikan sebuah terobosan dalam memahami sebuah undang-undang yang memang sifatnya multitafsir dan punya kecenderungan untuk mengkriminalkan," jelas Andy.

"Kami di Komnas Perempuan memandang inilah persoalan yang sedari awal sudah kami ingatkan, bahkan sampai kepada Mahkamah Konstitusi," tambah dia. (TribunWow.com/ Via/ Brigitta)