Vaksin Covid

Warga Jakarta Tolak Vaksin Covid-19? Siap-siap Didenda Rp 5-7 Juta, Ini Penjelasan Wagub DKI

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

"Ada standarnya harus mencapai angka efektivitas tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa vaksin itu efektif dari segi meningkatkan antibodi, terus kemudian juga kemampuannya untuk menetralisir virus yang masuk ke badan kita," kata Penny.

Diketahui penelitian dilaksanakan dalam periode 1, 3, dan 6 bulan.

BPOM juga akan menetapkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang diuji.

Jokowi Tetapkan Vaksin Covid-19 Gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan program vaksinasi untuk mencegah Covid-19 akan digratiskan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Diketahui sebelumnya pemerintah merencanakan dua jenis program vaksinasi, yakni berbayar dan gratis.

Baca juga: Epidemiolog Apresiasi Jokowi yang Gratiskan Vaksin Covid-19: Keputusan yang Bagus, Modal Besar

"Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin Covid-19," ungkap Jokowi.

Jokowi menyebutkan keputusan ini berdasarkan masukan masyarakat terkait pengadaan vaksin untuk mencegah penularan Virus Corona.

Selain itu, ia menjelaskan pengadaan vaksin telah diatur dalam keuangan negara.

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan vaksin Covid-19 akan digratiskan bagi masyarakat Indonesia, Rabu (16/12/2020). (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

"Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia juga menyampaikan pesan kepada jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan vaksinasi sebagai program dalam anggaran 2021.

Selain itu, Jokowi menyebut dirinya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur anggaran tersebut.

Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin.

Baca juga: Bicara soal Vaksinasi Covid-19 untuk 180 Juta Orang, Sri Mulyani: Butuh Teknologi untuk Tracking

Halaman
123