Terkini Nasional

Tanggapan Istana Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua: Keadilan Itu Bukan Semua Digratiskan

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Harganya juga akan diatur agar tidak terlalu mahal.

"Dan nanti kan juga ada harga eceran tertinggi. Tidak mungkin kemudian rumah sakit memainkan harga atau ada yang (harga) tinggi, ada yang rendah, pasti ada standarnya," kata Donny.

Demi memastikana agar vaksinasi tepat sasaran, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa kalangan miskin bisa mendapatkan secara gratis.

Kondisi Ekonomi Sedang Tak Baik

 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi, Nadia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menggratiskan semua orang untuk mendapat vaksin.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik.

Anggaran yang harus disiapkan untuk menggratiskan vaksin kepada semua orang tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana."

"Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Tak hanya itu BPJS juga masih menanggung biaya orang sakit.

"Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," imbuhnya.

Sementara dalam proses vaksinasi masih dibutuhkan rumah sakit hingga alat pelindung diri.

Menurut Nadia, penjualan vaksin juga bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Baca juga: Vaksinolog Dirga Sakti Rambe Sebut Vaksinasi Covid-19 Baru Bisa Dilakukan setelah Izin BPOM Keluar

Nadia mengatakan, suksesnya vaksinasi dibutuhkan gotong royong dari semua pihak.

Perusahaan diminta ikut membantu karyawan-karyawannya melakukan vaksinasi secara mandiri.

Halaman
123