TRIBUNWOW.COM - Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, angkat bicara tentang kasus suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/12/2020).

Diketahui sebelumnya Edhy Prabowo diduga menerima suap untuk izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca juga: Refly Harun Sayangkan Prabowo Subianto Belum Bicara Langsung soal Edhy: Tak Ada Public Statement

Mengingat Edhy Prabowo dan Prabowo Subianto berada dalam Partai Gerindra, Hashim merasa namanya dan keluarganya ikut terseret dalam kasus tersebut.

Awalnya ia mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Menteri KKP sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim merasa dirinya dan keluarganya dikait-kaitkan dengan kasus suap tersebut.

Ia merasa bahkan putrinya, Rahayu Saraswati, turut terseret namanya dalam kasus Edhy Prabowo.

"Saya terus terang saja merasa prihatin dan sangat dizalimi," ungkap Hashim.

"Saya merasa dihina, difitnah," tegasnya.

"Anak saya sangat merasakan," tambah dia.

Diketahui Sara, panggilan akrab putri Hashim, mengajukan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang.

Hashim menyinggung dugaan terkuaknya kasus korupsi itu terjadi sesaat sebelum pilkada berlangsung.

Apalagi nama Edhy Prabowo kerap dikaitkan dengan keluarga Prabowo Subianto.

Baca juga: Sebut Edhy Prabowo Punya Dua Muka, Budi Setyarso: Ada Permainan Menguntungkan Lingkaran Dekatnya

Meskipun begitu, Hashim tidak ingin menilai hal ini sebagai kebetulan.

"Saya merasa mungkin ini kebetulan atau tidak, Sara maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan," ungkit pengusaha tersebut.

"Pas dua minggu sebelum pilkada kok ada berita begini mengenai Edhy Prabowo dan kelompok yang ditahan dan dikaitkan dengan kami, keluarga Djojohadikusumo," lanjutnya.

Hashim juga menyesalkan kasus Edhy Prabowo terus dikaitkan dengan Gerindra, partai yang turut mengusung putrinya dalam pilkada.

"Dikaitkan dengan Sara," singgung Hashim.

Menanggapi polemik izin ekspor lobster tersebut, Hashim menegaskan dirinya sudah puluhan tahun berlaga di bisnis kelautan.

"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. Kenapa saya jelaskan, karena banyak yang tidak tahu," ungkapnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Permainan Bisnis Edhy Prabowo Menguntungkan Lingkaran Dekatnya

Jurnalis senior Budi Setyarso mengungkapkan hasil penelusurannya terhadap kasus suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (1/12/2020).

Diketahui sebelumnya Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan menerima suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca juga: Sebut Edhy Prabowo Jantan, Effendi Gazali Akui Gagal Jadi Penasihat: Saya Tetap Temannya

Budi menyebutkan sejumlah liputan yang ia lakukan terhadap kasus tersebut.

"Yang pertama adalah bulan Juli tanggal 4 ketika kami mendapati sejumlah kejanggalan dalam kebijakan pembukaan ekspor benur," papar Budi Setyarso.

Ia menilai ada dua sikap yang ditunjukkan Edhy Prabowo di hadapan publik terkait izin ekspor benur tersebut.

"Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita dengarkan sampai akhir ini ada dua mukanya Pak Edhy," ungkapnya.

Diketahui Edhy mensosialisasikan kebijakan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Meskipun begitu, Budi menyebutkan, ada permainan bisnis di balik pemberian izin ekspor benur.

Tidak hanya itu, permainan bisnis ini diduga menguntungkan pihak-pihak yang ada di dekat Edhy.

"Muka yang pertama adalah kebijakan populis yang membuat masyarakat di NTB terutama seolah-olah mendapat pertolongan," jelas Budi.

Baca juga: Sebut Fadli Zon akan Liar jika Gantikan Edhy Prabowo, Rocky Gerung: Pasti Luhut Tak Mampu Kendalikan

"Tapi sebenarnya di balik mejanya itu ada permainan dari ujung ke ujung yang sebenarnya menguntungkan lingkaran dekatnya," ungkapnya.

Ia menjelaskan hal itu dapat disimpulkan berdasarkan penelusuran sejak bulan Juli sampai sebelum Edhy Prabowo dijemput pada 25 November 2020 lalu.

Budi memberikan contoh kejanggalan yang ditemukan dalam kebijakan izin ekspor benur tersebut.

Diketahui sebelumnya ekspor benih lobster dilarang Menteri KKP terdahulu, Susi Pudjiastuti, lalu diaktifkan kembali oleh Edhy Prabowo.

"Yang pertama misalnya, ketika beberapa hari, tidak sampai hitungan bulan setelah kepmen (keputusan menteri) itu dikeluarkan, sudah ada ekspor dari Indonesia ke Vietnam," terang Budi.

"Padahal kalau menurut permen (peraturan menteri) itu sendiri, itu hampir tidak mungkin," lanjutnya.

Alasannya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi eksportir agar mendapat izin dari KKP.

"Satu bulan, dengan peraturan yang ada di permen itu, tidak mungkin menjalankan ekspor pertamanya," tambah Budi. (TribunWow.com/Brigitta)