TRIBUNWOW.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membeberkan isi pesan WhatsApp dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait acara Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Dengan tegas Riza Patria menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak memberikan fasilitas untuk keberlangsungan acara Habib Rizieq itu.

Seperti yang diketahui acara yang digelar pihak Habib Rizieq menjadi sorotan lantaran menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Pemprov DKI selaku pemegang kekuasaan dianggap membiarkan dan tidak mampu menegakkan aturan protokol kesehatan untuk acara Habib Rizieq tersebut.

Baca juga: Slamet Maarif Sebut Acara Habib Rizieq Dibantu Pemprov DKI Jakarta, Najwa Shihab: Dengan Kepolisian?

Baca juga: Slamet Maarif Mengelak Habib Rizieq Serukan Berkumpul, Najwa Shihab Tunjukkan Cuplikan Videonya

Buntutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut.

Dilansir TribunWow.com, untuk membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak tinggal diam dan tetap melakukan langkah antisipatif, Riza Patria menunjukkan sebuah percakapan WhatsApp (WA) Grup.

Hal itu ditampilkannya dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (18/11/2020).

Dalam WA Grup tersebut, Anies Baswedan memberikan instruksi khusus kepada para wali kota dan jajarannya.

Isinya, Anies Baswedan meminta supaya para wali kota tetap menggalakkan kampanye protokol kesehatan Covid-19 dalam acara pernikahan putri Habib Rizieq.

Termasuk melakukan tindakan tegas jika ada pelanggaran yang terjadi.

Dalam bukti pesan WA Grup yang sudah dicetak oleh Riza Patria itu terlihat Anies Baswedan menegaskan tidak mengizinkan adanya penggunaan fasilitas milik Pemprov DKI.

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya anggapan-anggapan lain dari masyarakat.

Baca juga: Cecar Fadli Zon, Najwa Shihab Minta Kritisi Acara Habib Rizieq: Lagi-lagi Kritiknya ke Pemerintah

Baca juga: Habib Rizieq Diduga Langgar Protokol Kesehatan, Fadli Zon Bantah: HRS Sendiri Imbau Pakai Masker

"Kepada Walikota:

1. Koordinasikan dan kerahkan petugas dengan jumlah yang banyak untuk membawa poster, spanduk, dll. Isinya peringatakan protokol kesehatan.

2. Tidak ada penyediaan fasilitas dan peralatan dari Pemprov yang justru mendukung pengumpulan massa dan kerumunan.