TRIBUNWOW.COM - Sudah genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama pasangannya, yakni Wakil Presiden Maruf Amin.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu, pemerintahan Jokowi bersama jajaran kabinet Indonesia Maju langsung memberikan sentuhannya.
Namun diakui bahwa fokus pemerintah terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 lalu hingga sekarang ini.
Baca juga: Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Terletak di Ruas Jalan Utama
Baca juga: Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng
Banyak agenda dan rencana dari pemerintah yang dipastikan batal ataupun tertunda.
Namun terlepas dari kondisi Covid-19 atau tidak, banyak kebijakan yang lahir dari pemerintah tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
Dilansir TribunWow,com, setidaknya ada 7 kebijakan yang justru mendapatkan penolakan karena bersifat kontroversi, yakni:
1. Perppu Covid-19
Untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada masalah kesehatan dan ekonomi, Presiden Jokowi lantas menerbitkan Perppu baru.
Yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada 31 Maret 2020.
Namun yang terjadi, Perppu tersebut menuai banyak sorotan.
Bagaimana tidak, di dalam kebijakan tersebut seperti terkesan melindungi para pejabat negara dalam memanfaatkan anggaran Covid-19 yang bisa dikatakan mencapai 405 triliun.
Alasannya karena di dalam pasal yang dipermasalahkan yakni Pasal 27 Ayat (2) dan (3), dikatakan bahwa pejabat pemerintah tidak berhak dituntut perdata maupun pidana jika melakukan tugasnya dengan baik.
Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Mardani Soroti Marahnya sang Kepala Negara: Kayak Pepesan Kosong
Baca juga: Detik-detik Ayah Sudi Hormat pada Anak, Bangga setelah sang Putra Dilantik Jadi Perwira oleh Jokowi
2. Kebijakan Lockdown dan PSBB
Dalam menangani pandemi Covid-19, banyak pihak yang menyalahkan sikap dari pemerintah.